Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Om mau tanya, untuk penghasilan bruto tenang ahli, pegawai tidak tetap,bukan pegawai tetap yang bersifat tidak berkesinambungan, dan tidak final itu di input penghasilan bruto setahunnya di daftar pemotongan pajak setahun espt
Yg rekap penghasilan bruto setahun hanya untuk pegawai tetap aja, kl yg selain itu memang ga direkap
Maaf izin bertanya kembali, berarti pada e-spt pph 21 untuk pegawai tidak tetap penghasilan brutonya tidak perlu direkap pertahunnya, tahunan diisi hanya untuk penghasilan bruto pegawai tetap?
iya betul
Mohon ijin bertanya, jika form isian pajak tahunan kurang halamannya (misal form 1770 -II kurang/mau menambah satu lembar lagi) di pengisian pajak on line. Bagaimana caranya. Terimaksih (Arie)
ini ngisinya di aplikasi apa? secara umum akan ada menu untuk tambah isian, cb screenshoot dl ya
sore om, mau nanya: papa saya kan bayar pph 0,5% tiap bulan dr usahanya jualan, tapi kenapa status SPT nya nihil ya.. jumlah pph yg dibayar setahun 2019 itu ga muncul di tanda terima efiling. makasih sebelumnya
Jadi begini, jenis penghasilan yg akan dikenakan pajak itu dibedakan menjadi 2 yaitu penghasilan tidak final dan final. Untuk status pembayaran SPT Tahunan yg akan muncul di tanda terima adalah berasal dari pajak yang dibayarkan atas penghasilan tidak final saja. PPh UMKM yg tarif 0,5% itu masuknya PPh yg jenisnya Final, diselesaikan dengan dibayarkan tiap bulan dan di SPT Tahunan hanya direkap saja.
om mau tanya, saya dapat bukti potong pph 23 dari customer saya, apakah itu harus di laporkan? terima kasih sebelumnya
Dilaporkannya di SPT Tahunan PPh Badan, tp sifatnya tdk wajib
Mau tanya, ketika mau input psl 4 ayat 2 masa desember 2020, ada message “object variable or with block variable not set”, sehingga tdk bs melakukan pelaporan pajak, mohon solusi pak
Apakah aplikasi sudah diinstal dan dijalankan dengan run as administrator?
mau tanya dong, buku laporan hasil belajar di sekolah itu bayar pajak tidak?
Ini maksudnya pengadaan bukunya atau apanya? Transaksinya gmn detilnya?
Mau tanya terkait DPP utk PPH Pasal 23 utk kontrak jasa yg item biaya disepakati dgn pemberi jasa tidak mengambil keuntungan (pembayaran gaji pekerja, pembelian barang, dll biaya utk mendukung pekerjaan). Keuntungan utk penyedia jasa diberikan oleh pemberi jasa berupa management fee. Pertanyaannya DPP utk perhitungan pajak PPH nya.
DPP PPh 23 atas jasa maka jika ada material jumlahnya dikeluarkan, jika ada reimburse jg jumlahnya dikeluarkan. Untuk yg reimburse pastikan dokumen2nya memadai dan sesuai.
Mau tanya terkait DPP utk pekerjaan yg setiap item biaya oleh pemberi kerja tidak boleh mengambil keuntungan atau dikeluarkan semua utk pembayaran gaji pekerja, belanja barang, dan biaya lainnya dlm mendukung pekerjaan yg ditugaskan oleh pemberi jasa. Utk keuantungan penyedia jasa pihal pemberi jasa diberikan Management Fee… pertanyaannya DPP utk pengenaan Pajak PPH Pasal 23, apakah total kontrak (termasuk management fee) atau Management Fee saja.
DPP PPh 23 atas jasa maka jika ada material jumlahnya dikeluarkan, jika ada reimburse jg jumlahnya dikeluarkan. Untuk yg reimburse pastikan dokumen2nya memadai dan sesuai.
Mau tanya donk, gaji saya diatas 4,5 juta (gross).
Diatas 4,5jt karena tunjangan BPJS dan pulsa. Nah saya bayar pajak ga ya? Kalau bayar pajak berapaan?
Jika statusnya adalah pegawai dan menerima gaji dari perusahaan maka pembayaran PPh atas gaji sudah diperhitungkan oleh perusahaan, kewajiban individu tinggal meminta bukti potong PPh 21 ke perusahaan dan kemudian lapor SPT Tahunan. Jika penghasilan hanya dari sumber itu aja, maka SPT Tahunan akan berstatus Nihil.
tanya om..
ada salah hitung pph ps 21, seharusnya 100 rb, yang dibayar 125 rb.
Sekarang mau membuat SPT nya, apa yang harus dicentang supaya kelebihan 25rb bisa dikompensasikan ke bulan berikut?
terima kasih
Kondisi itu bukan lebih bayar namanya, melainkan lebih setor. Dua hal tersebut berbeda. Kondisi ini adalah setorannya yg kelebihan sehingga disebutnya lebih setor. Atas kondisi ini kelebihan setoran dapat dipindahbukukan ke pajak yg lain.
Om, saya pensiun dini bulan Maret, dan ada pph dari kantor. Selain itu, ada juga uang dari dana pensiun dengan PPH 21 sendiri juga (pajaknya 5%). Ini lapornya gimana ya? Kelihatannya di form 1770 S tidak ada opsi untuk gabungan gaji (yang masih ada) dan pensiun. Terima kasih.
sebelum menjawab, yg bupot dari dana pensiun ini tertulis PPh 21 Final atau bukan? ini akan jadi pengaruh pada pengisiannya
Maaf kurang paham dengan pengertian PPh21 Final ini. Di laporan dana pensiun ini tertulis PPh 21dengan pajak 5% (PPh 21 dengan kode objek pajak tertulis 21-401-02), dan ini kelihatannya tidak ada kolom khusus untuk dana pensiun dengan pajak khusus ini di pelaporan pajak.
Apa mungkin disebutkan pendapatan akhir saja di kolom pendapatan yang sudah bersifat final saja?
Atas pembagian pensiun memang akan ada 2 jenis perlakuan yaitu Final dan Tidak Final. Pada lembar bukti potong di bagian atas ada tertulis Final atau tidak. Dalam konteks kode seperti yg disebutkan maka itu adalah PPh 21 Final, jadi di SPT Tahunan akan masuk di tabel penghasilan Final.
Om tanya lagi dunk soal bukpot pph psl 21, bgini… sy mpyai atasan sbg komisaris/ biasa Om perusahaan keluarga. Singkat kata bp a sbg komisaris di pt. b dan pt. c (masing2 dg gaji diatas ptkp dan tentunya juga kena pot pph psl 21) 1. di pt.b sbg komisaris dari bulan jan-feb thn 20 2. di pt.c sbg komisaris dari bulan jan-des’20 Apa yg hrs sy lakukan dlm pembuatan bukti potongnya itu… 1.apakah sy hitung bukpotnya seperti biasa sesuai dg dimana beliau terdaftr jd beliau mpnyai 2 bukpot yg otomatis nanti dlm pelaporannya pun 2x di djp apakh boleh spti… Read more »
pertama, yg beda perusahaan (walopun semua itu dalam 1 grup yg sama) harus dibuat sendiri2 atau saling terpisah atau anggap aja saat mengerjakan 1 bupot dari 1 perusahaan jangan pikirkan bupot perusahaan lain, sudut pandangnya ya cm dari perusahaan itu yg sedang menerbitkan, laporan SPT PPh 21 ya akan masing2 perusahaan.
kedua, jika nanti perspektifnya dari sisi individunya saat menyusun SPT Tahunan PPh barulah semua bupot dikumpulkan, dan saat laporan BPE nya satu untuk atas nama si individu itu.
2 hal itu jangan dicampur2 walopun saling terkait
baik Om, tmksh bnyk bantuan ilmunya…tp ada yg msh blm mengerti Om… no.2 yaitu : kedua, jika nanti perspektifnya dari sisi individunya saat menyusun SPT Tahunan PPh barulah semua bupot dikumpulkan, dan saat laporan BPE nya satu untuk atas nama si individu itu. mksd dari dikumpulkan itu dijumlahkan Om..? (asumsi sy spti ini mhn dikoreksi jk pemahaman sy keliru…..) …… bp a di pt b kena pot pph psl 21 500k x 2= 1 juta (jan-feb’20)hanya gaji sj rp 11.500.000 bp a di pt c kena pot pph psl 21 500k x 12= 6 juta (jan-des’20)hanya gaji sj rp 11.500.000… Read more »
Dalam penyusunan SPT Tahunan secara standar memang harus mengumpulkan semua data, jika dia punya banyak sumber pendapatan ya memang akan dijumlahkan semua dan dihitung ulang. Cerita perhitungan selanjutnya itu maksudnya sedang mengisi SPT Tahunan individunya? Sebenarnya kewajiban perusahaan itu ga sampai membuat SPT Tahunan individu, namun sampai penerbitan bukti potong PPh 21 saja. Jika memang mau mengisikan SPT Tahunan individunya, apakah yakin dari bupot itu sudah mencakup semua penghasilan yg dia terima dalam 1 tahun? Siapa tau ada penghasilan lain dari sumber lain juga, ini bisa jadi akan mengubah semua skema perhitungan di SPT nya, karena hal itulah maka kewajiaban… Read more »
baik Om, emang benar seeh kewajiban sy hanya sbg TO utk menerbitkan bukpotnya sj. Adapun utk SPT Tahunan OP sdh dipastikan OP tsb yg terlibat. Adapun utk angka2 tsb memang sy “sdkit” melebar Out Of Topic, krn sy berpikir inikan momennya bukpot maka skalian sy menanaykan “jk” posisi sy sbg OP ybs apa yg hrs sy lakukan dg menerima 2 bukpot tsb. Tmksh bnyk Om utk pencerahnnya, sngt jls sekali. Haturhunun…
Semoga lancar ^.^
Mau tanya. Jika istri bekerja dan suami bekerja dengan 3 orang anak. status perhitungan untuk istri ptkpny jd apa? Apakah tk atau k3. Satu npwp.
jika suami istri ini satu NPWP maka perhitungan pajak dan pengisian SPT itu dilakukan jadi 1 dan atas PTKP akan diakui langsung jadi1 kesatuan suami istri tidak dipisah, secara total PTKP nya akan jadi K/I/3
Terima kasih atas jawabanya om Pimpa, jd status PTKP istri di tempat kerja menjadi ap y? krn bukti potong yang sy terima dikantor(istri) status PTKPnya TK dan Suami K2.
Terima kasih.
Status PTKP istri di tempat kerja, apapun kondisinya memang akan TK/0. Dalam cerita di atas, penerapan PTKP sudah sesuai.
Sebuah entitas tahun 2020 melaporkan laba perusahaan sebesar Rp 360 milyar. Data beberapa tahun lalu
menunjukkan pendapatan perusahaan tersebar di sepanjang tahun secara merata. Sampai dengan triwulan
1 tahun 2021, perusahaan baru membukukan penjualan sebesar Rp 50 milyar. Akumulasi pembayaran
PPh 25 dalam 3 bulan pertama di 2021 sebesar Rp 20 milyar. Jelaskan langkah apa yang sebaiknya
dilakukan perusahaan dalam rangka pembayaran angsuran pajak selama sisa tahun 2021 dengan dua
asumsi, asumsi pertama SPT 2020 telah diserahkan dan asumsi kedua SPT 2020 masih dalam proses
penyusunan?
om mau tanya ini maksudnya gimana om, saya tidak mengerti?
terima kasih.
pertanyaannya apa? silahkan dapat menyampaikan pertanyaan atas kondisi riil yg dihadapi saja sehingga akan jelas, saat om menjawab pun baru bisa dilakukan jika atas pertanyaannya jelas dan konteksnya jelas ^.^
kenapa status pajak saya NE??
Ini harus dikonfirnasikan langsung ke KPP, hanya saja biasanya krna tidak melakukan pmbayaran dan pelaporan dalam jangka waktu tertent
Om tanya soal csp pph psl 21, bgni.. saat ini sy sdh setor/lpr SPT Masa PPH PSL 21 masa des’20… spti ini langkahnya… utk lapor…sy upload csv pph psl 21 dan ssp kb lalu lapor ke djp spti biasanya, TAPI saat itu SPT sy blm bwt bukti potong a1…(berarti csv nya juga) stlh itu sy bwt bukpot..lalu cetak tp blm di bagikan ke kary msh nunggu sign/ atasan sdh kluar kntr.. pertanyaanya: apakah sdh benar sy upload cvs diatas (posisi sy blm bwt bukpotnya)..?atau sy hrs bwt pembetulan yg didlmnya sy sdh bwt bukpot kary…lalu sy upload csv kembali dan… Read more »
CSV yg terupload dengan blm ada data bukpot perlu dibuat lg dengan SPT Pembetulan, jd upload lg
baik Om, tmksh sngt membantu…
Halo saya mau bertanya ,Apa tujuan dari merekapitulasi PPh ?
infokan konteksnya ya
Mau tanya tujuan dari rekapitulasi PPh itu untuk apaa ?
Ini konteksnya apa?
selamat sore, mohon dibantu, jika utk pengadaan barang utk instansi pemerintahan, pajak apa saja yang harus dibayar oleh perusahaan penyedia? pajak apa? jenis pajak dan jenis setorannya? terima kasih
Ini sangat tergantung detil2 nya pengadaannya jg, barangnya apa dan nilainya brapa, yg jelas ada PPN dan PPh 22
Siang saya mau tanya. apa bila TKI bekerja diluar negeri dan dibawah dari 3 bulan dalam 1 tahun, serta uang gaji dan pajak sudah langsung dipotong di luar negeri. Apa masih perlu untuk melakukan pembayaran di Indonesia, dimana gaji tetap didapat di luar negeri tiap bulannya, serta pajak juga sudah dipotong di luar negeri.
Jika terkait pembayaran pajak sehubungan dengan penghasilan LN bs jd ga perlu ada pembayaran, tp bkn berarti tdk melakukan pengisian SPT Tahunan dan melakukan hitung ulang PPh ya
Sore om..ijin bertanya om terkait pph 21, masa jan-juli bayar pph 21, namun masa agt-des nihil krn fluktuasi gaji..yg ingin saya tanyakan om,
1. bagaimana caranya kompensasi lebih bayar dr masa jan-juli untuk masa jan tahun berikutnya ? apakah dg pembetulan masa jan-juli menjadi nihil sehingga LB nya di kompensasi ke masa pajak jan tahun berikutnya atau bagaimana ya om ?
2. pengisian lembar induk dan lembar 1721-I (1 tahun pajak) pada masa desember seperti apa ya om ?
Sore om..ijin bertanya om terkait pph 21, masa jan-juli bayar pph 21, namun masa agt-des nihil krn fluktuasi gaji..yg ingin saya tanyakan om,
1. bagaimana caranya kompensasi lebih bayar dr masa jan-juli untuk masa jan tahun berikutnya ? apakah dg pembetulan masa jan-juli menjadi nihil sehingga LB nya di kompensasi ke masa pajak jan tahun berikutnya atau bagaimana ya om ?
2. pengisian lembar induk dan lembar 1721-I (1 tahun pajak) pada masa desember seperti apa ya om ?
1. Ini gmn cerita jan-jul jd LB? yg ada LB kl kondisi gini adalah masa desembernya aja, ditampung disitu smua, bs kompen ke masa berikutnya
2. Isi dl bupot A1 nya, nanti otomatis 1721-I Tahunan akan terisi
Siang knp ya mau lapor PPN Masa Desember di weebefaktur tidak bisa2 ada tulisan Masa tidak boleh melebihi 1
memilih masa dan tahun dengan menuliskan manual angkanya, bukan klik panah dropdown, ulangi lg aja dengan clear cache dan cookies plus gunakan mode private browser.
note: isi tahunnya dulu 2020 baru isi masa pajaknya
Om mau tanya. Saya punya usaha. Kurang lebih sudah berjalan selama 2 tahun. Sebelumnya saya bekerja biasa. 1 tahun pembukuan awal di bulan januari 2019 omset tidak sampai 4,8 M (Kurang lebih 4,2 M) dan di tahun 2020 ini omset tembus sampai 6 M setahun nya. Sebelumnya tidak pernah ada pelaporan pajak atau pembuatan SPT ke pajak. Sekedar informasi Semua rekening usaha atas nama istri, tapi saya yang menjalankan semua usaha. Istri punya NPWP ini karena dia dulu kerja disuruh untuk buat NPWP. Nah Ada 3 rekening yang buat usaha (BCA, Mandiri, BRI) kebetulan yang mandiri pakai NPWP istri. Pertanyaanya… Read more »
Ok, poin2 yg perlu diperhatikan: 1. Jenis pajak (subjek, objek, tarif, dan cara menghitung) itu variasinya banyak, acuannya adalah jenis transksi yg dilakukan, makin beragam maka bs jd aspek pajaknya beda2 dan ga bs dipukul rata sehingga blm bs diprediksi jumlah pajaknya brapa 2. Kegiatan usaha individu yg omsetnya lebih dr 4.8M wajib melakukan pembukuan (standar akuntansi) 3. Jika data2 transaksi tercatat dengan rapi maka semua urusan pajak yg blm terselesaikan dapat ditelusuri lg 4. Pajak itu dapat menagih sampai 5 tahun, jd kejadian saat ini bs aja br ditagih pajaknya sampai 5 tahun lg, berupa jumlah pokok dan sanski,… Read more »
siang, saya mau bertanya
saya lapor pph final dtp tapi di monitoring nya status pelaporan “diproses” apakah memang sedang error atau bagaimana?
terimakasih
Sudah brapa lama? Jika sudah lebih dari 1 hari bs konsultasi ke KPP atau AR nya
Ya sama saya juga mengalami ini, tadi malam saya lapornya sampai pagi ini masih diproses statusnya.
Kalau mba Sitinabila bagaimana sekarang apakah sudah selesai prosesnya?
Saya sudah selesai prosesnya kak Indri. Saya juga sempat menanyakan kepada KPP dan disuruh tunggu hingga 7 hari
om mau tanya dong.. badan usaha memberi hutang kepada orang pribadi dan menerbitkan bunga pinjaman..
bagaimana perlakuan pph nya atas bunga pinjaman tersebut
Ini yg bayar bunga kan si orang pribadinya maka ga ada pemotongan PPh 23 atas bunga krna pembayar bukan subjek pemotong. Bagi perusahaan yg menerima bunga akan masuk jd penghasilan dengan pph tarif umum
Mohon bantuan ganti alamat NPWP dari pratama Sekayu menjadi pratama kupang
Trims kasih
Silahkan diurus ke KPP tempat yg lama, disini kami bukan DJP
.no kk dan nik yang saya daftarin selalu tidak valid, itu kira” apa penyebabnya ya min? Terima kasih
Ini udah eKTP blm? Jika sudah tapi tetap tdk valid maka perlu hubungi KPP untuk cek lebih lanjut
.nik dan no kk yang saya daftarin selalu tidak valid itu kenapa ya min , penyebabnya apa? Terima kasih
Ini udah eKTP blm? Jika sudah tp tetap tdk valid maka perlu hubungi KPP untuk cek lebih lanjut
Om mau tanya, jika sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing online/ pengiklanan, lalu memiliki banyak pekerja lepas yang penghasilannya tidak menentu kadang besar kadang kecil, dan dibayar perminggu, dikenakan pajak apa saja yang berlaku di perusahaan tsb.
Tq
Ini konteksnya semua jenis pajak di perusahaan itu atau cm yg terkait pekerja lepas aja? Kl beneran semunya ya jd panjang penjelasannya, tp kl yg terkait pekerja lepas maka ada pemotongan PPh 21. Jenis PPh 21 itu variasi rumus hitungannya jg banyak ya, untuk pekerja lepas masuk di PPh 21 tp beda rumus hitungannya dengan pekerja tetap
Tanya dong.
Untuk penghitungan pajak penghasilan kan nanti dicari pendapatan netto-nya, apa pendapatan netto yg nanti didapat harus sama dengan pendapatan bersih yg diterima karyawan? Atau perhitungan netto it dicari cm sebagai perhitungan saja yg artiny perhitungan netto tsbt tidak harus sama dengan pendapatan bersih kryawan tsbt?
Makasihhh…
Ya betul, jd netto yg di SPT hanya untuk tujuan perhitungan pph terutang saja
Mau tanya kalo cara bayar pajak pribadi gmn ya
buat kode billing pembayaran pajaknya, kemudian kode ini dibayarkan lewat internet banking ataupun ATM
om, mau tanya nih, jika PT A Menyewa Mobil kepada PT B maka dikenakan PPh 23 sebesar 2%, tapi untuk jenis setoran pajak kita masukkan dimana ya om ?
Kode jenis setoran pajak diisi saat melakukan pembuatan kode billing, jangan sampai keliru isiannya
om, sya baru nikah, pas single sya dan suami sama-sama punya NPWP sendiri. skrng stlah nikah untk NPWP nya bagaimana ya? kebetulan kami beda kabupaten, masih dalam 1 provinsi
Selamat yaa atas pernikahannya…
Standar utamanya dalam 1 keluarga itu 1 NPWP diwakili oleh suami, kalau memang memilih pisah harta maka boleh NPWP masing2. Nah jd intinya ini pilihan, mau hapus NPWP istri ataupun tidak itu bisa2 aja. Kl pekerjaannya semua karyawan maka akan lebih simple kl NPWP 1 aja punya suami dipake bersama.
Om, sejak Oktober 2020 kan saya laporan PPN Masa badan usaha harus lewat web e-faktur. Oktober dan November sudah. Nah ini mau laporan buat bulan yang Desember di menu klik masa pajak kok gak bisa diklik angka 12 (bulan 12) ya? Keterangannya “tidak boleh lebih besar dari 1”. Padahal 2 bulan sebelumnya kan bisa saya klik angka 10 dan 11. Bagaimana caranya?
memilih masa dan tahun dengan menuliskan manual angkanya, bukan klik panah dropdown, ulangi lg aja dengan clear cache dan cookies plus gunakan mode private browser
Iya Om barusan saya coba berhasil. Saya clear cache lalu ketik manual. Bisa. Makasih Om.
naise kakakku…
siap!
gmn caranya clear cache di web efaktur?
Clear cache ada opsi di browsernya (tergantung browser)
Atau coba gunakan mode private.
Kalau saya cuma clear cachenya di History Crome atau Mozillanya.
terima kasih tambahan informasinya sis ^.^
Klo bayar pajak lewat online gmn ya…
pertama pastikan sudah mengurus EFIN dulu ke KPP, lalu buat kode billing pembayaran pajaknya, baru kemudian kode ini dibayarkan lewat internet banking ataupun ATM
Selamat pagi Om, mhn pencerahannya…
Saat ini sy blm setor/lapor PPN masa Des’20, tp dikrnkn skr juga sdh memasuki masa Jan’21..apakh bisa sy rekam NSFP masa Des dg kode 20.. bersamaan dg sy merekam faktur pajak jan’21 kode 21 secara bersamaan. Intinya bolehkn sy rekam faktur pajak secara bersamaan (ref no faktur di thn 20 blm hbs tp dilain sisi sy sdh memulai merekam ref no faktur utk fpajak Jan’21 di FP v Desktop..) apakh diperbolehkn…?
Tmksh Om..
asumsi:
NSFP tsb blm dilaporkan krn msh ada transaksi/inv di bln Des’20
boleh dan sangat bisa, tidak ada masalah, hanya lebih hati2 aja saat menggunakan nomernya ya, jangan sampai tertukar
Baik Om, tmksh utk kesekian kalinya atas pencerahan ilmunya. Tmksh..
sama-sama ya kak
Baik Om, tmksh utk kesekian kalinya atas pencerahan ilmunya. Tmksh..
sama-sama kak
Mau tanya kalau perusahaan pembiayaan melakukan pembelian anjak piutang. Di mana, Perusahaan membeli piutang perusahaan klien dengan cara membayar terlebih dahulu piutang klien sebesar 80% dan 20% nya sebagai pendapatan perusahaan yg membeli anjak piutang,. Apakah atas penghasilan tersebut dipotong PPh 23 sebesar 15%
tidak termasuk objek PPh 23
Tanya om
Upload FP 2021 keterangan reject
HibernateJdbcException, please try again
saat ini bagaimana? apakah sudah di coba kembali?
Di saya masih pak notifnya sama spti pak Sutrisno..
silahkan coba clear cache cookies dan gunakan browser mode private, saat ini mimin cobain disini ga ada masalah
Hi Min, mau tanya.
Untuk insentif pajak Apr – Sept 2020 yg dikasih sama pemerintah apakah itu pembebasan/pengahpusan pajak atau akan terutang ya di bulan selanjutnya?
Karna pajak Desember saya jadi membengkak besar banget. Thanks min
insentif ini maksudnya PPh 21 bukan? jika iya maka insentif ini berlaku sampai desember, dan tiap masa tersebut semua dapat insentifnya, jd ga akan ada jumlah besar di desember
kalau PBB yang mau dibayar punya alm. orang tua
ini pertanyannya apa ya kak?
Min mau tanya, perihal insentif pajak apakah itu pembebasan atau akan terutang di akhir masa (Desember) ?
detil insentif yg mana ya? jika ini insentif DTP maka tidak ada yg jadi terutang di desember
saya mau tanya, bagaimana cara buat nomor npwp
silahkan kunjungi https://ereg.pajak.go.id/login
selanat siag,
Saya mau tanya donk
kalau direksi ada pinjam uang ke PT dikenakan bunga gak ya?
kalo iya, bunganya berapa?
Trus ada setor pph 23 gak?
kebijakan mengenakan bunga atau tidak itu sebenarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak, hanya saja pinjaman tanpa bunga itu diluar kebiasaan atau kelaziman, untuk PPh 23 atas bunga yg melakukan pemotongan adalah pihak yg membayar bunga atau peminjam, jika peminjam bukan subyek pemotong PPh maka tidak ada PPh 23 dalam konteks tersebut
mau tanya yang berkaitan tentang penghindaran pajak ,apa saja yang dilakukan oleh perusahaan pada saat perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan pada saat laba perusahaan tinggi
Wah ini penjelasannya panjang dan sangat kasuistik, intinya semua jenis transaksi perusahaan perlu dibedah satu per satu dl untuk dicari dan dicocokan ke treatment pajak yg lebih match itu yg mana, ga bs digeneralisir atau langsung diambil dr sudut profit semata
Halo Om . mau tanya utk WNI yang bekerja di LN >180 hari seperti para TKI.
dalam hal masih ada harta di Indonesia, berupa Tabungan, Deposito & efek saham di indonesia. bunga dan dividen kan sudah di potong pph final.
Apakah masih Wajib lapor SPT Tahunan ?
Jika sudah tidak memenuhi ketentuan menjadi subjek pajak Indonesia (yaitu yg domisilinya berada di luar indonesia lebih dari 183 hari) maka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh di indonesia
Om selamat pagi, tanya dunk
Menjelang akhir tahun, sy sbg Tax Officer pastinya diwajibkan membuat bukti potong PPh psl 21 utk para karyawan yg berNPWP, wlpn memang salary di kami msh under PTKP. Memang juga atasan blm memberikan intruksi apapn mengenai hal ini. Ini merupakan tahun pertama bagi saya sbg Tax Officer. Mengenai hal tsb diatas, hal/ dokumen apa saja yg hrs sy persiapkan guna membuat laporan bukti potong utk para karyawan yg berNPWP ini.
Tmksh Om pencerahannya..
Lembar bukti potong PPh 21 pada prinsipnya dibedakan jadi 3, yaitu: untuk pegawai tetap, selain pegawai tetap, dan PPh 21 final. Dalam konteks yg ditanya adalah bukti potong pegawai tetap yg diterbitkan setahun sekali dan sebenarnya ini hanyalah rekap hitungan setahun yg didasarkan dari akumulasi hitungan per bulan yg sudah dilakukan. Sehingga data yg diperlukan untuk bukti potong pegawai tetap akan sama dengan data2 yg diperlukan untuk melakukan hitungan pada tiap bulannya.
Baik Om, penjelasan yg sngt jelas. Tmksh…
ma-sama
Om mhn pencerahannya mengenai bukpot..mhn koreksinya juga UTK SPT PPH PSL 21 MASA DES’20…sy dn sdh closing saat ini (str/lpr) pertanyaan utk SPT PPH PSL 21 MASA DES’20/ BUKTI POTONG UTK KARYAWAN om, bgni… utk menu ISI SPT dan ISI SPT ke 1721 A1..sdh diisi saat pelaporan tadi tp, sy menemukan kendala. utk menu CETAK SPT, sy klik 1721-A1, disitu muncl karyawan yg dikenakan POTONGAN PPH Psl 21 yg TDK BERNPWP krn karyawan tsb memang berpenghasilan diatas PTKP. Apakah perlu sy cetak juga Om bukpotnya dan diserahkan ke karyawan tsb..?Kn dy tdk berNPWP wlpn dy juga dikenakan potongan PPH Psl… Read more »
Prinsipnya sih bukan di pencetakan bupotnya, tp yg penting data bupot sudah dientry ke SPT dl. Cetak dan pemberian ke karyawan hanya sebagai bukti bahwa perusahaan sudah melakukan kewajiban pmotongan PPh, hal ini silahkan saja sesuai kebijakan perusahaan khususnya dengan data yg tdk berNPWP
Baik Om, sangat dimengerti. Tmksh…
sama-sama
Halo, mau tanya mengenai pelaporan pajak jika bekerja di luar negri. Jika saya bekerja di Indonesia Jan-November Lalu di bulan Desember pindah kerja di Malaysia, dan dipotong pajak sesuai peraturan di Malaysia. 1. Apakah nanti ketika pelaporan SPT, saya perlu melaporkan gaji di saya di Malaysia juga? 2. Lalu apakah saya juga tetap perlu membayar pajak dari gaji saya di MY ke Indonesia ? Jika ada, boleh minta pencerahan utk referensi bagaimana menghitungnya? 3. Untuk tahun berikutnya, jika saya berlanjut utk kerja di MY setahun penuh, apkah saya jga perlu melaporkan pendapatan saya di MY? FYI, saya memiliki pendapatan minor… Read more »
Perlakuan pajak selain tentang adanya objek penghasilan maka hal lain yg penting untuk dilihat adalah keberadaan subjeknya. Acuan subjek ini sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Jadi misal jika saat ini dan selanjutnya sudah tidak tinggal di indonesia lagi maka artinya kita sudah tidak menjadi subjek pajak indonesia, melainkan berpindah menjadi subjek pajak negara tempat berdomisili dan akibatnya akan mengikuti perlakuan pajak di negara tersebut. Perubahan status subjek pajak itu berbeda dengan masalah kewarganegaraan. Jadi bisa aja WNI yg tinggal di luar negeri tidak ada kewajiban pajak di indonesia sama sekali, namun kewarganegaraan tetap WNI
Om mhn pencerahannya tentang PPN DN/PPH, kompensasi dan restitusi.. kntr sy saat setor/ lpr masa NOP’20 mengalami LB dan dikompensasikan ke masa Jan’21. pertanyaannya: 1.apakah diperbolehkn demikian. Mksdnya LB dikompensasikan di masa dan tahun pajak berikutnya..? Alasan sy dikompensasi ke Jan’21, dikarenakan di masa Des’20 sdh ada nilai kompensasi yg merupakan limpaham dari masa pajak Okt’20. 2. sy pernah mendengar dari seorang teman bahwa “usahakan smua LB dikompensasikan sbm masa pajak akhir tahun yaitu Nop’20. Nanti di Desember harus KB guna menghindari restitusi 2.a Apakah benar di PPN/PPH masa Desember diharuskan KB, guna menghindari restitusi…? 2.b sebenarnya perbedaan yg mendasar… Read more »
1. boleh2 saja krna pada dasarnya tidak ada batasan untuk kompen ke beda tahun, namun jika nov LB maunya kompen ke januari maka harus dengan SPT nov pembetulan, krna kl SPT Nov dengan SPT Normal maka kompen LB jadinya cm bisa ke masa pajak berikutnya atau ke Desember. limpahan dari LB oktober dan LB november semua bertemu di desember ga ada masalah 2. a. tidak ada urgensi kompen itu harus selesai di november dan desember harus KB, tidak perlu hal tersebut dilakukan 2. b. kompensasi itu memindahkan hitungan LB bulan ini untuk dihitung kembali di bulan berikutnya, sedangkan restitusi adalah… Read more »
Om ada yg blm jls.. utk nomor 1 1.jd yg sy lakukan slh Om..?krn sy mengkompensasikan PPN DN Normal masa Nop ke masa Jan’21. jd sy hrs lakukan pembetulan PPN DN Normal masa Nop menjadi PPN DN Pembetulan-1 masa Nop dg mengkompensasikan ke masa Jan’21?. Padalah utk posisi normal sj smua data sdh tervalidasi. Apa lg yg hrs sy koreksi dn lakukan pembetulan jk di SPT Normal masa Nop sj smuanya sdh tervalidari dg baik dn benar?. -ada payung hkmnya tdk Om sy hrs lakukan pembetulan PPN DN Normal masa Nop menjadi PPN DN Pembetulan-1 masa Nop dg mengkompensasikan ke… Read more »
Kompen SPT normal Nov cm bisa ke Des aja, jika pembetulan Nov dibuat maka jadi bs kompen ke Jan, dasar hukum silahkan cek ke petunjuk pengisian SPT Masa PPN 1111 di Peraturan Dirjen Pajak – PER – 29/PJ/2015.
Masalah kompen yg nilainya jadi besar itu ya fleksibel dan bebas aja mau diaturnya gmn, mau ke masa pajak yg kapan yg penting secara teknis bisa ya tinggal diatur sendiri aja, yg jelas secara ketentuan ga ada masalah dengan besar atau kecilnya nilai, dan ini juga bukan restitusi tapi kompensasi, maka apa yg jadi dikhawatirkan?
” Kompen SPT normal Nov cm bisa ke Des aja, jika pembetulan Nov dibuat maka jadi bs kompen ke Jan, dasar hukum silahkan cek ke petunjuk pengisian SPT Masa PPN 1111 di Peraturan Dirjen Pajak – PER – 29/PJ/2015.” Om..mau tanya lagi.. Sy sdh baca PER tsb itu sngt jelas berikut dg ilustrasi/ cth kasusnya. Tmksh bnyk. Tp mhn maaf msh menyisakan pertanyaan dg beberapa kesimpulan yg bisa sy dpt,yaitu: 1. kesimpulan ke-1: sy slh mengkompen masa Nop’20 (SPT Normal) ke masa Jan’21. pertanyaannya: Apakah sy diperbolehkan memposting SPT Nop’20 (SPT Normal) menjadi (SPT Nop Pembetulan) tp hanya posting sj,… Read more »
1. Bisa seperti itu, tp lanjutkan posting sampai submit SPT jg, jd beneran spt pembetulan tersubmit walaupun tdk ada perubahan pd isi SPT
2. ya betul semua
Halo, saya mau tnya beberapa hal. Jika saya bekerja di Indonesia >6 bulan, lalu di Desember ini bekerja di luar negri. 1. Penghasilan mana saja kah yang perlu saya laporkan di SPT nantinya? Sedangkan di luar negri pun sudah dipotong pajak. 2. Apakah ada informasi yang bisa saya baca sebagai referensi? Mngkin mengenai perhitungannya, jika memang ada 3. Lalu apakah nantinya saya perlu membayar pajak dengan rate yg berbeda jika saya ada pendapatan di Indonesia dari deviden/capital gain (dari transaksi saham), karena ini kan sudah pajak final. 4. Lalu untuk tahun berikutnya, jika saya terus bekerja di luar negri, apakah… Read more »
Perlakuan pajak selain tentang adanya objek penghasilan maka hal lain yg penting untuk dilihat adalah keberadaan subjeknya. Acuan subjek ini sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Jadi misal jika saat ini dan selanjutnya sudah tidak tinggal di indonesia lagi maka artinya kita sudah tidak menjadi subjek pajak indonesia, melainkan berpindah menjadi subjek pajak negara tempat berdomisili dan akibatnya akan mengikuti perlakuan pajak di negara tersebut. Perubahan status subjek pajak itu berbeda dengan masalah kewarganegaraan. Jadi bisa aja WNI yg tinggal di luar negeri tidak ada kewajiban pajak di indonesia sama sekali, namun kewarganegaraan tetap WNI
Om mhn koreksinya, mumpung blm dilaporkn ke DJP… Kntr sy menyewa gudang ke WP OP. Sbg Tax Officer sy mengeksekusi sbb: 1. Kntr sy memposisikan sbg pemotong pajak 2. Kntr sy metrf sejumalah uang rp. 81 jt dari ttl 90 jt (9 jt sy potong utk PPH Final 4a2..>>10% dari 90 jt) ..Setor ke bank tgl 05-12-20, masa pajak Desember’20 3. Sy buatkan bukpot utk WP OP tsb/ sbg pemilik gudang..setelah nanti lapor 4. Sy lapor SPT Masa 4a2 rp. 9 jt tgl 04-01-21 (dg asumsi maks lapor 20 jan’21). Utk PPH Psl 4a2 masa Des’20 Dmkiaan Om, mhn koreksinya.… Read more »
1. yes betul
2. yes betul
3. yes betul
4. yes betul
^.^
Baik Om, tmksh…
siap!