Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
om…mau tanya
kalau mau menertibkan faktur pajak tanpa sertifikat elektronik bisa gak
tidak bisa
selamat sore om, mau bertanya. sy dri instansi pemerintah. sy membeli ATK dgn nota pembelian sebesar 4 juta di toko (tidak termasuk PPN). pertanyaannya: apakah sy bisa membayar pajak menggunakan npwp kantor? jika bisa, apakah besarannya PPN 10% dan pph 1,5%? terima kasih
harus dengan NPWP pihak penjual
Siang om, izin bertanya. jika PT sudah dipotong pph final 0.5% dari omzet, kemudian menyewa sebuah gedung selama 1 tahun. apakah atas sewa tsb dikenakan pph pasal 4 ayat 2? jika iya, dasar pengenaannya bgmn om? terima kasih.
pph final 0,5% ini kan atas penghasilan yg diterima (menerima uang), sedangkan menyewa itu kan artinya melakukan pembayaran sewa (mengeluarkan uang), jelas ini adalah 2 kejadian yg berbeda, aspek pajak itu dilihat dari tiap jenis transaksi yg dilakukan dan tiap jenis pajak itu peruntukannya berbeda, untuk sewa tanah bangungan silahkan cek Peraturan Pemerintah – 34 TAHUN 2017
Siang om pajak,
Saya tidak memahami mengenai pajak keluaran digunggung. Tolong berikan saya pencerahan agar saya dapat mengerti apa itu pajak digunggung. Terimkasih
jika PKP melakukan transaksi kepada konsumen akhir (ada syarat2nya) maka dokumen pemungutan PPN dapat dibuat dengan Nota atau Struk atau Kwitansi dan sejenisnya, tp ini tidak membuat perhitungan PPN jadi berbeda ya, hanya masalah dokumennya seperti apa, contoh seperti saat kita belanja ke minimarket yg hanya menerima struk sebagai bukti transaksi dan pungutan PPN, bagi sisi penjual/minimarket transaksi ini masuk di SPT sebagai pajak keluaran yg digunggung
selamat siang om, jika PKP melakukan transaksi kepada konsumen akhir (ada syarat2nya) , saya mau bertanya syarat2 yang dimaksud seperti apa ya om? terimakasih.
Selamat siang om, izin beratanya jika pajak deposito tidak di potong pph pasal 4 ayat 2 apa yang menjadi dasar hukum atas ketentuan tersebut.
silahkan dicocokan di Peraturan Pemerintah , 123 TAHUN 2015.
selamat pagi mau menanyakan maksut dari ini apa ya ? ETAX-WEB-50008: SPTSERVICE-00053: Tidak Dapat Melakukan Lapor untuk Masa Pajak Sebelum PKP dengan Status Nihil atau Lebih Bayar, padahal sudah PKP dan bulan sebelumnya juga masih bisa lapor masa PPN, mohon bantuannya, terimakasih
apakah status PKP sedang dicabut atau dinonaktifkan? jika itu tidak terjadi maka ualngi lg saja prosesnya dengan logout dan login lg
PKP masih aktif dan tidak dicabut, sudah 4 hari di log in log out oun ttp masih tdk bisa, bagaimana ya?
jika begitu silahkan disampaikan pertanyaannya langsung ke KPP
selamat siang pak. saya dri instansi pemerintahan. sy mau bertanya. di kantor ada kegiatan yg mengharuskan kita membeli nasi kotak sebesar 3 juta di warung. pertanyaanya: bolehkan membayar pajak menggunakan npwp kantor? terima kasih pak
jika ini kaitannya adalah PPh 22 maka mekanismenya adalah dengan NPWP penjualnya, tdk dapat digantikan
selamat pagi master saya punya PT sebagai agen gas elpiji 3 kg bersubsidi ( nggak jualan yang lain ) dan sudah PKP sejak mulai berdiri sekitar 7 tahun lalu . pada tahun 2018 ditagih PPN atas selisih harga eceran agen dengan HET dari surat gubernur ( tarif 10 % ). Dasar penagihan memakai aturan mana ya ? Kalo ditanyakan AR , jawabnya muter muter nggak jelas . ditakut takuti akan diperiksa kalo nggak mo bayar . akhirnya bayar sampai ratusan juta rupiah belum termasuk denda yang ditagih kemudian ( tagihan mulai tahun 2016 sd 2019 ).Ternyata pada akhir Desember 2019… Read more »
Kl ada pembandingan dengan adanya pihak lain yg blm membayar maka disini kami ga bisa ikut komen, kita membahasnya sampai pada adanya suatu aturan, stelah itu mau bagaimana ya jadi ranahnya KPP.
Terkait dengan adanya perubahan aturan, maka aturan itu mengikat pada waktu tertentu atas aspek pajak suatu transaksi, jadi bukan pada karena ditagihnya sekarang, tapi saat kejadian itu transaksinya kapan dan apa aturan yg berlaku yg relevan untuk diterapkan saat kejadian itu, itulah yg dipake sebagai acuan
pada saat pembayaran tarif 10 % , tidak ada aturan yang jelas , cuma katanya AR karena ada perintah , arahan dari Kanwil , jadi nggak ada aturan yang jelas , dan di Propinsi lain bahkan tidak ada penagihan untuk agen LPG 3 Kg subsidi ….ini sudah pernah telepon AR , katanya boleh diminta tapi diperiksa dulu….terus apa salah kami master
tidak ada yg salah
Pak saya mau tanya, jika bunga deposito tidak di potong pph pasal 4 ayat 2 apa yang menjadi dasar hukum atas ketentuan tersebut.
silahkan dicocokan di Peraturan Pemerintah – 123 TAHUN 2015
Selamat pagi min, izin bertanya saya ingin melakukan pelaporan spt ppn bulanan di web e-faktur akan tetapi setelah saya ngeklik “lapor” muncul kalimt seperti ini ” ETAX-WEB-50008: Internal Server Error “. Itu maksudnya apa ya min? Terima kasih.
logout dan login lagi, cek kestabilan koneksi internet, dan ulangi lagi
Siang Om Pimpa,
Mau tanya, saya sales mobil
Kemarin ada penjualan 2 unit
1 unit an Perusahaan (PT A)
1 unit an pribadi
Ada masalah di penjualan nama pribadi tdk sengaja masuk npwp perusahaan
sehingga di laporan pajak nya masuk ke PT tersebut,
Dan pihak PT menanyakan faktur pajak tersebut
apakah ada cara untuk membatalkan faktur pajak yg salah tersebut agar hilang dri laporan PT tersebut ?
Dan apakah ada kerugian dari pihak PT tersebut ?
intinya faktur pajak yg sudah terbit dapat dibatalkan lalu dibuat lagi yg baru dengan isian yg benar, komunikasikan aja dengan bagian yg menerbitkan faktur pajak
Makasih Om Pimpa atas informasinya
halo, selamat siang om. salam sehat
om mo nanya, kan perusahaan kami sudah pindah lokasi, terus alamat di kartu npwp atau di kantor pajak masih alamat yg sebelumnya. gimna ya om agar alamat di npwp nya bisa diubah ke alamat yg baru / terima kasih
salam sehat
silahkan mengajukan perubahan alamat/pindah KPP, diajukannya ke KPP yg lama
terima kasih om pimpa . gbu
selamat siang oom, toko kita sudah pkp, trus ceritanya kita pasang pintu harmonika, jasa petukang/bengkel las total nilai seluruhnya 5.000.000 udah plus pemasangan. saya buat pph 21 atau pph 23? trus berapa nilai yang saya cantumkan di bupotnya, mengingat saya bayarnya 5juta pas.
tukang jasa/bengkel non pkp tdk punya npwp
terimakasih
ini transaksi yg dilakukan jadinya beli jasa atau barang? kl beli barang ga ada pemotongan, kl beli jasa jadinya ada PPh 21 karena kepada individu
Pagi om, mau tanya nih .
Soal pajak masukan, salah masa nya.
Pajak masukan bulan Juni tapi masuknya di masa bulan Juli, sudah terupload sukses .
Kira2 itu solusi nya gimana ya om?
Gara2 itu pajak masukan dibulan Juli jadi banyak banget
Apa bisa dibatal om pajak masukan bulan Juni yg ada di masa Juli?
Tolong dibantu ya om
Terima kasih .
jika status faktur sudah approval sukses maka tidak dapat direvisi masa pajaknya, resiko selanjutnya ya memang akan seperti kondisi yg diceritakan jadinya
om, saya punya CV yg udah jalan sekitr 4 tahun tapi nda pernh urus pajak.. ingin lapor pajak dan dapat spt tahun lalu kira2 masih bisa?
bisa, silahkan disiapkan data2 laporan keuangannya dulu
Assalamualaikum om…
Izin bertanya om…kantor saya instansi pemerintah ada membuat sumur bor…pajak apa yg harus dibayar?
Terima kasih
tergantung dari siapa rekanannya, intinya ada potensi PPh 23 dan PPN
Pak maaf mau bertanya kalau misalkan penerimaan penghasilan obligasi dari bank Indonesia itu bakalan dikenakan PPh pasal berapa ya? Terimakasih
PPh Final Pasal 4 ayat 2
Halo Om selamat sore,
om saya ingin bertanya,PT tempat saya bekerja saat ini di bidang jasa dan statusnya sudah PKP, karena terimbas covid19 kegiatan pt sudah tidak lancar lagi, dan untuk itukegiatan pt sedang dalam proses cut off,
apakah pt boleh mengajukan permohonan non pkp ke kpp om?
dan apakah ada syarat2 tertentu untuk pengajuan dari pkp menjadi non pkp ?
mohon informasinya om, terimakasih.
permohonan pencabutan PKP dapat dilakukan, prosesnya akan ada pemeriksaan dulu, kurang lebih 6 bulan prosesnya, syarat utama adalah omset tidak melebihi 4,8M
Selamat siang Om, berapa persen pajak yg hrs dibayar dari pesangon pensiun yg dibayarkan sekaligus oleh dapen, misal dengan mominal 450jt.
contoh hitungan silahkan cek di lampiran PER-16/PJ/2016
Hello om, mau nanya mengenai pembuatan bukti lapor returan. Apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan nota retur sedangkan bukti lapor sudah terlanjur dibuat, apakah masih bisa direvisi? Jika bisa, bagaimana proses revisinya? Apakah prosesnya rumit? Terimakasih 🙏
ini revisi atas SPT yg sudah dilapor atau revisi apa? intinya diawali dari dokumen returnya dipastikan dulu yg benar seperti apa, lalu masukan data ke dalam SPT dan laporkan SPT, jika ada kekeliruan lakukan laporan pembetulan
Halo om, mau tanya mengenai perhitungan pajak jika mendanai P2P lending.
Misalnya pendapatan saya hanya dari pendanaan P2P lending, dengan bunga yg didapat dalam 1 tahun < 10juta.
Apakah 10juta tersebut juga tetap terkena pajak nantinya ketika lapor pajak SPT?
Karena setau saya jika status pajaknya TK, PTKP-nya kan 54juta. Apakah itu berarti jika pendapatan saya dalam 1 tahun tidak lebih dari 54juta, tidak kena pajak om?
Makasih ya om
penghasilan 10jt tetap akan masuk ke SPT untuk dihitung, jika belum melebihi PTKP jadinya memang hitungan pajaknya 0
Malam om
Mau tanya ,SKB pph 22 terkait penanganan covid 19 terbit setelah transaksi berjalan. Itu gimana peelakuannya om? Pph 22 tetap dibebaskan atau gmn ya?
transakasi yg dilakukan sebelum terbitnya SKB akan tetap menjadi objek yg dipungut pph 22
Artinya SKB PPh 22 tetap berlaku walau terbit setelah transaksi berjalan om?
berlaku untuk transaksi yg terjadi setelah terbitnya SKB
Baiklah pak ,jadi suket PP23 tidak berlaku untuk transaksi dengan instansi pemerintah desa pak? Fungsi suket PP 23 utk apa pak?
ini knpa jadi tiba2 ada bahasan tentang instansi pemerintah desa ya? SKB dan SKet PP 23 adalah 2 hal yg berbeda juga, ini jadi topik baru lagi?
Kami melakukan penjualan alkes covid 19 ke instansi desa om ,status Cv kami non pkp dan punya suket pp 23 pph final 0,5%. Apakah berlaku utk transaksi ke desa. Karna kami telat nerbitkan SKB pph 22
seperti yg dibahas sebelumnya, SKB dan Sket itu hal yg berbeda dan berlakunya surat2 tersebut hanya untuk transaksi yg dilakukan setelahnya
Halo om selamat sore, saya mau bertanya : ada kasus dimana perusahan kami melakukan pencairan dana proyek dan untuk pembayaran PPN & PPh di potongan dan disetor oleh bendahara proyek, kemudian kami diinfokan oleh AR bahwa ada keterlambatan setor oleh bendahara maka terjadi denda keterlambatan bayar. yang jadi pertanyaan kami apakah siapakah yang bertanggung jawab atas denda keterlambatan?
terkait kewajiban penyetoran yg dilakukan oleh bendahara, jika ada keterlambatan maka menjadi tanggung jawab bendahara
Halo om, selamat pagi.
saya mau tanya terkait pendahuluan pengembalian pajak. Kita dapat informasi fiskus untuk pengembalian restitusi ada selisih dikarenakan salah satu PT Supplier kita belum membayarkan pajak masa mei 2021.
Nah, kita kan sudah melaporkan PPN masa Mei 2021, apakah bisa kita melakukan pembetulan untuk SPT masa mei dan lebih bayarnya dikompensasikan langsung ke masa Juni? (dengan kondisi uang restitusi belum kita terima, baru terima fiskus perhitungannya saja?
bisa2 saja dengan melakukan pembetulan SPT lagi
Halo om, mau tanya semisalnya kita sudah melaporkan pph 21 namun baru sadar kalau tanggal ssp yang dimasukan di espt nya salah, apakah boleh langsung diubah saja di aplikasi esptnya? apakah nanti ada pengaruh ke csv yang sudah dilaporkan dan apa resikonya? Terima kasih.
mengubah data di espt tidak akan mengubah terhadap data yg sudah dilaporkan, itu tidak berhubungan
terima kasih om
Assalamualaikum om.. aku mau nanya kalau misalnya SPT PPN Masa ada transaksi penjualan, kan kalau yg 10% itu sudah di bayar pemda. nah aku kan isi spt online, setelah aku lapor kan nanti muncul BPE nya, di BPE itu apakah status SPT nya akan NIHIL meskipun ada transaksi?
Terima kasih om 🙂
jika kode faktur pajak pada SPT berasal dari kode 02, 03, 07, 08 dan tidak ada entry data yg lain lg, maka SPT akan Nihil, silahkan cocokan dengan isian di induk bagian perhitungan Kurang atau Lebih Bayar
apakah PPN kode 010 dan PPN kode 030 dibuat secara bersama atau terpisah di dalam SPT masa nya
SPT Masa PPN itu untuk periode tiap bulan, dalam bulan tersebut bebas saja mau ada faktut kode berapapun akan masuk semua di SPT tersebut
Halo Om, paman saya punya usaha toko tetapi tidak punya NPWP.
Suatu hari ada bendahara instansi belanja barang total dibawah 2 juta.
Apakah paman saya kena pajak?
Jika kena pajak, pajak apa saja?
Dan bagaimana cara paman saya membayarnya?
jika ada kegiatan usaha maka dari awal seharusnya memang sudah harus berNPWP, dari sini maka semua penghasilan nantinya ada perhitungan pajaknya, tidak cm saat bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah saja, dan NPWP adalah awal untuk administrasi perpajakan seperti melakukan pembayaran dan pelaporan SPT
Selamat sore om, saya mau tanya soal SPT tahunan,, saya pernah buat npwp online dn terverifikasi sejak tahun 2017,, karena saya pengangguran sejak akhir thun 2017 sampai 2021 skrg, dn udh menjadi ibu rumah tangga,, dan tiba2 saya menerima surat peringatan karena telat melaporkan spt tahunan pasal 25/29,, sedangkan dari 2017-saat ini saya blum pernah lapor spt, jika spt dilaporkan per tahun, knp bru di tahun 2021 ini saya dpt teguran ya?? Mana posisi saya juga pengangguran lama, ga pernah dpt surat teguran ditahun2 sblumnya, bru ini saya dapatkn,,
1. baca dengan lebih cermat surat tersebut, apakah benar surat teguran atau jenis surat lainnya, karena jenis surat di administrasi pajak itu banyak ragamnya
2. kewajiban penyampaian SPT Tahunan hanya untuk WP yg memperoleh penghasilan melebihi PTKP
Isi suratnya menyatakan kalau saya belum menyampaikan spt tahunan yang dibatasi tgl 31/03/2021, dan diberi waktu 30 hari untuk memberikan surat pemberitahuan dan untuk menghindari kena sanksi berupa kenaikan pajak yang memberatkan saya,, selanjutnya saya hrus bagaimana ya om? Masa udh pengangguran dikenakan pajak juga.
silahkan cek pada poin 2 dari jawaban yg sebelumnya sudah om sampaikan, di sisi lain jika ada keluhan tentang pajak ga disampaikan disini juga sih, disini untuk membahas tanya jawab saja
pak mau nanya, klo mau hapus npwp bisa gk ya? soalnya bapak saya usahanya udah berenti…takutnya malah masih kena pajak
hapus NPWP itu jika keberadaan subjeknya sudah tidak ada, jika usahanya yg tidak aktif dapat memilih mengajukan permohonan non efektif
selamat pagi Om,
Mau tanya nih, saya udah lapor PPN Kurang Bayar dengan nominal contoh : 450.000
Tetapi di kertas SSP aslinya 460.000, pada saat ingin melakukan pembetulan, lalu mengisi NTPN yang sama, keterangannya NTPN sudah digunakan. Gimana ya om?
hasil dari SPT Pembetulannya ini gmn? ada selisih KB atau LB atau bagaimana?
Selamat Pagi Om Pimpa, Jadi untuk hasil dari Pembetulan SPT PPN masih selisih KB 10.000.
Karena pada saat pengerjaan SPT PPN Normal terlapor 450.000, sementara PPN kurang bayar sebenarnya itu sebesar 460.000
Jadi gimana om pimpa? Apakah harus melakukan PBK?
ini lapornya menggunakan efaktur web atau bukan?
Lapornya pakai web efaktur om.
secara teknis ini harus dikomunikasikan dl ke KPP atau AR, tp langkah cepatnya adalah lakukan pembayaran lagi atas selisih di SPT Pembetulannya, lalu yg lebihan dari SSP yg awal dipindahkannya (PBK) ke bulan berikutnya
Oke, terima kasih Om pimpa
Halo om, sy baru daftar npwp online nih, cuman pada saat pengisian identits yang terakhir yg ditanyakan pengisian kolom Fax,, sy tdk ngerti, mau di isi apa ya? Mohon petunjuk
diisi 0 atau setrip saja
Halo om selamat sore, saya mau menanyakan terkait tentang faktur pajak atas DP / Uang punya berupa BKP
Apakah bisa dalam faktur pajak uang muka BKP kita detailkan jenis barangnya secara detail? jika tidak bisa apakah ada referensi peraturannya?
bisa
Asalammualaikum! apakah sewa tenda (Kanopi) kena PPN? sedangkan yg bersangkutan termasuk NONPKP hanya saja pihak SKPD menyarankan untuk byar PPN.
1. sewa tenda Rp. 1jt utk ukuran 6x12meter
jika yg menyewakan PKP maka terutang PPN
Ada yang bisa jawab PPh Pasal 21 Hana pada tahun 2020 bekerja di PT Pertamini, TBK dengan gaji sebulan Rp 19.850.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 750.000,00. PT Pertamini, TBK menanggung pembayaran Jaminan Kematian sebesar 0.5% gaji dan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0.3% gaji. Hana menikah tetapi belum mempunyai anak, suami Hana yang bernama Aldebaran bekerja di PT Rajawali Citra Televisi, Hana memilih menggunakan NPWP terpisah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Pada bulan Juli 2020 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 22.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Hana menerima… Read more »
ada yang bisa bantu jawab? soal tugas ya?
meucul etax-web-50008: sptservice-00053 tidak dapat melakukan lapor untuk masa pajak sebelum PKP dengan status nihil atau lebih bayar
tidak ada pertanyaan dalam kalimat di atas
Om mau tanya apabila kwitansi pembyrn tgl 7 maret (instansi pemerintah)sp2d sdh keluar, kita terbitkan faktur pajak telat dibuat tgl 13 maret apa konsekuensinya.? Trims
terlambat menerbitkan faktur sanksi denda pasal 14 ayat 4
om saya mau tanya, sebelum perusahaan saya bekerja punya benderanya sendiri, dulu bos saya pinjam nama cv ke temennya, dan cv temannya adalah pkp, nah pada saat itu bos saya ada proyek dan harga proyek diluar pajak, nah customer bos saya hanya membayar pph final yaitu sebesar 2% dari dpp, dan bos saya pada saat itu tidak menerbitkan faktur utk pemotongan PPN. nah sekarang pajak terutang itu muncul om, bagaimana ya solusinya? itu proyek pada waktu 2016 om. siapa yg akan membayar ppn itu? bos saya atau client? mohon pencerahannya
ini ilustrasinya om ga bisa paham 100% nih, ceritanya agak mbulet, cm yg jelas dari semua rangkaian itu harus dipecah dulu skema hubungannya, misalnya A berhubungan dengan B lalu B akan berhubungan dengan C misalnya, maka urusan transaksi ya A ke B, ga ada A ke C, jika itu udah jelas maka barulah jelas jg bagaimana aspek pajaknya dan siapa yg akan membayar
Jadi gini om, bos saya itu arsitek. Jadi dia dpt proyek tahun 2016 karna belum punya badan usaha jadi dia pinjam CV punya tmnnya, lalu karna bos saya awam dengan perpajakan, dia buat lah perjanjian harga kontraknya diluar pajak, nah jadi si client hanya potong pph final 2% saja, sedangkan CV temannya bos saya itu pkp, jadinya kan harus pungut PPN juga. Nah sekarang baru lah bos saya dapat pemberitahuan dari pajak bahwa ada ppn yg terutang. Berati udh sekitar 6 tahun yg lalu pajaknya terutang om. Jadi bagaimana penyelesaiannya om
jika status PKP maka ya memang harus dipenuhi PPN nya dan diselesaikan dengan setor PPN
siang om, mau tanya apakah PPN dan PPH yang dipotong oleh Dinas dapat dicairkan kembali oleh perusahaan yang melakukan penjualan barang ke Dinas tersebut ya om ? mohon infonya, terimkasih
maksudnya dicairkan ini seperti apa?
Om mau tanya, kita dpt surat pemberitahuan bahwasannya pbb tahun 1998,2000,2007 blm dibayar dan dikrm surat dan denda yg harus dilunasi.. Itu udah 20tahunan..bgmn cara menykapinya? Sedangkan pada tahun2 tersebut saya belum tinggal disini
untuk PBB tidak dibahas disini karena masuknya pajak daerah, disini yg dibahas untuk jenis pajak pusat saja
siang om , mau tanya, lawan transaksi saya memotong ppn dan pph22 saya dengan Npwp mereka sendiri (salah npwp harusnya npwp perusahaan saya yg mengeluarkan faktur) . lawan transaski saya kementerian pemerintahan dengan kode faktur 020. bagaimana langkah yang harus di ambil baik dari pihak mereka atau pun pihak saya ,mohon jelaskan tehnisnya. terimakasih banyak
pihak yg telah melakukan kekeliruan setoran dapat mengajukan PBK ke KPP tempat terdaftar
Jadi yg harus bertanggung jawab melakukan Pbk saya yg menerbitkan faktur. Atau bendaharawan pemerintah yg melakukan salah setor. ? Terimakasih om . Mohon di beri masukan . Sangat membantu
yg melakukan kekeliruan yg mengajukan, namun dari perspektif KPP ya siapa saja boleh yg mengajukan sepanjang ada kejelasan dan relevan dengan kasus yg terjadi
OM Saya ada Situasi.. saya bertransaksi dgn PMA , dan mengeluarkan Faktur Pajak di bulan september 2020 senilai 100 juta, tetapi karena ada kendala.. pelunasan dr PMA tersebut baru selesai di bulan Mei 2021.. sampai saat ini saya belum lapor pajak september 2020 dan belum bisa bayarkan pajak tersebut karena uangnya terpakai untuk kebutuhan lain.. walaupun perusahaan saya sudah lapor SPT badan tahun bulan april tahun 2021.. 1. pertanyaan saya apakah situasi ini akan ketahuan sama si PMA tersebut, dan kalau ketahuan ketika apa? 2. Resiko Apa yg saya akan hadapi krn sampai sekarang belum ada surat teguran dari pihak… Read more »
1. Faktur yg telah diterbitkan harus diselesaikan kelanjutan prosesnya oleh pihak penerbit (setor PPN dan lapor di SPT), kita tidak akan mebahas tentang gmn tentang ketauan dan tidak ketauan 2. Dengan belum menyelesaikan pembayaran dan pelaporan maka sudah jelas nanti ujungnya akan ada pengihan pokok pajak beserta sanksi bunga per bulan atas nominal keterlambatan setor, di sisi lain pajak punya wewenang untuk menetapkan dan menagih sampai masa daluarsa 5 tahun, jadi kejadian saat ini namun baru ditagihkan kewajiban pajaknya pada 4 tahun ke depan ya bisa saja, plus sanksi bunga akan jadi banyak karena hitungannya per jumlah bulan 3. Untuk… Read more »
Terimakasih Om Penjelasannya, Lanjut minta saran nya.. Perusahaan kami pasti akan menyelesaikan masalah pajak ini karena kebanyakan transaksi kita dengan pemerintah.. namun memang dengan kondisi sekarang ini cashflow lagi berat dan uang yang ada lebih di prioritaskan untuk kepentingan yg lain “contoh gaji ” apakah lebih baik kami laporkan SPT nya dulu lalu minta keringanan untuk pembayaran secara bertahap, atau kita harus siapkan dulu uang nya baru kita lapor ?
Trims
penyampaian SPT tidak dapat dilakukan sebelum pembayaran dilunasi
Untuk kalimat ” pembayaran bisa dilakukan bertahap” itu bagaimana penjelasannya Om
misalnya yg harus dibayar 100 maka bisa saja dibauat kode billing dipecah2 per bagian, dengan konsekuensi sanksi bunga akan mengecil dari pada semua dibayarnya pada waktu nanti2
om, mau tanya soal tanggal faktur dan inv…
kan ceritanya pd tgl 16 juni kita ngeluarin inv tagihan, setelah inv dterima..pihak konsumen melakukan pembayaran pada tgl 10 juli (1 bulan stlh inv penagihan)..otomatis kan kita ngeluarin faktur…
apakah tanggal faktur nya dikasih tgl 10 juli…atau di samakan dg inv tgl 16 juni???apakah ga jadi faktur cacat nantinya???
note : kebetulan kita baru dpt NSFP pada tgl 9 juli
mohon pencerahannya om..saya masih newbie soal pajak
Saat pembuatan faktur pajak (atau tanggal dalam faktur pajak) itu adalah saat terutangnya PPN. Saat PPN terutang ditentukan dari mana yg lebih dulu terjadi antara penyerahan BKP/JKP dan pembayarannya diterima. Nah dalam kondisi yg ditanyakan blm ada info tentang kapan penyerahan BKP/JKP dilakukan
Om saya mau tanya, saat ini saya sedang kebingungan.Mau tanya perihal PPh 21.
1. untuk pph 21 atas komisi saya buat di kode jenis pajaknya 21-100-09. Nah pada saya buat SSEnya untuk jenis setoranya apakah tetap 100 ?
2. apakah boleh, bila saya sudah terlanjur buat SSE PPH 21 jenis setoran 100 dan sudah dibayarkan, lalu saya buat lagi SSE PPH 21 atas komisi tsb dengan jenis setoran yg sama yaitu 100, apakah boleh?
1. tetap kode 100
2. boleh
Terima kasih om
Haloo Om Pimpa..
Apa kabar..? Sehat selalu Om 🙏🏻..
Begini Om,
Di bulan juni kemaren, saya ada transaksi 2 penjulan yang menggunakan NPWP CV.
Dan yang lain’nya penjualan langsung tanpa NPWP CV, seperti penjualan di marketplace atau yang langsung ke saya..
Yang mau saya tanyakan adalah..
Untuk membayar bulanan pph final UMKM dibawah 4,8M itu 0,5%..
Apa saya hanya membayar omzet penjualan CV saja atau Omzet semua’nya.?
Terima kasih,, mohon bimbingan’nya Om..
baik dong,
secara substansi penjualan ini mesti dengan jelas dipisah mau diakui di pihak yg mana, sebenarnya ya bebas2 aja, cm kalo mau lebih pas ya bisa dihubungkan dengan saat membelinya dulu, pake identitas siapa saat dulu membeli maka identitas itu yg akan melakukan penjualan
Pagi OM Pimpasalam sehat,
mau nanya lagi dong.
gimna ya buat permohonan ke bendaharawan pemerintah untuk PBK ? soalnya PPN perusahan kami di setor bendaharan pake npwpnya bendaahara bukan perusahaan. trima kasih
pengajuan PBK tetap ke KPP, yg prlu dilakukan adalah mengisikan form PBK lalu minta tanda tangan dari Bendahara dan barulah kita ajukan ke KPP
Ohhh .. gitu yaa
trima kasih om Pimpaaa
Malam Om..kalau form 1721-VI yang tanda tangan harus direktur? apa boleh diwakili akunting pajak? atau boleh hanya stempel basah saja? soalnya pak bos sering tidak ditempat jadi lama pak dan jumlah form banyak, kadang juga buru-buru akan diberikan kepada peserta kegiatan.. makasih Om
bisa diwakili, namun untuk stempel basah sepertinya tidak diatur larangannya, secara praktik di lapangan ya ada jg yg menggunakan stempel
ttd diwakili saja deh om, stempel basah maksudnya stempel perusahaan bukan stempel ttd bos.. makasih banyak ya om 🙂 salam sehat
Sore, mau tanya apakah ebiling pajak ppn bisa dibatalkan, sebab ada perhitungan ppn yg salah
ebilling yg keliru dapat dibiarkan saja tidak perlu dibayar, tidak ada masalah
Selamat siang, perusahaan kami bergerak di bidang ekspor pinang, untuk pengiriman kami menggunakan container yang disewa dari perusahaan pelayaran yang berada di singapore(kantor perwakilan ada diindonesia) bagaimana pehitungan pajak tas sewa container nya. terimakasih
ini sewa kontainernya saja bukan beserta pengiriman pelayarannya, atau bagaimana? masih multi interpretasi atas detail transaksinya
Halo om pimpa, mau tanya nih
Jadi gini, kapan saat dikeluarkan bukti potong untuk pph 21 23 dan 4(2)?
Contoh pph 21 ada invoice jasa design 25 juni 2020, jatuh tempo 2 July, dan dibayar 2 Agustus karena ada masalah teknis disana atau revisi,
Contoh pph 4(2) pembayaran termin
Invoice tanggal 20 Desember 2019,
Jatuh tempo 3 January, dibayar 15 january 2020
Faktur pajak 30 maret 2020
Dari contoh diatas periode pemotongan untuk Spt nya kapan ya?
Makasih
dipotong saat dilakukan pembayaran, atau saat diakuinya jadi biaya jika sudah lebih dulu diakui, dari pemotongan tersebut akan jadi acuan Masa Pajaknya