Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Om kasih aku pertanyaan yang sudah dong tentang fungsi pajak sama pengertian nya soalnya temen saya yang ngeselin presentasi hari ini tentang pajak
Tinggal tidur aja lah
saya ada selisih potong pph 23 sebesar 698rupiah.. apakah harus pbk?
atau bisa di klopkan dengan tagihan berikutnya?
dapat di PBK, mksdnya diklopkan dengan tagiahn berikutnya? Kelebihan setor PPh 23 tidak dapat dikompensasikan
Om sy kan baru pertama kali ngurus soal pajak, nah saya lagi buat laporan pajak bulanan utk bulan 10 ini, pas lapor di djp online nya laporan dya ditolak karena (SPT yang anda laporkan melebihi masa/tahunan pajak sehingga tidak dapat diterima) itu gimana yah om
masa pajak oktober dapat dilaporkan dibulan berikutnya/ setelah bulan oktober berakhir
Ompa ijin bertanya lagi, klo misalkan kita buat bukti potong pph 22 di ebupot dan angka nya itu beda, misalkan di data kita nominal nya 480.562 , tapi pas kita masukin di ebupot pas masukin dpp nya kan otomatis lgsung nominal nya 480.561, bbrti itu ada rounding 1 , apakah itu bermasalah atau harus kita samakan dengan data kita ompa. Mohon pencerahan nya. Terima kasih
DPP dapat disesuaikan jika selisih rounding 1 rupiah
Om, numpang tanya lagi ya.. Kalau tinggal di indonesia, kerja freelance untuk perusahaan di luar negeri dan penghasilan tidak dipotong pajak oleh perusahaan, gimana perhitungan pajak yang harus saya bayar di indonesia? Terima kasih
berdasarkan tarif progresif pasal 17 atas penghasilan dari luar negeri
om izin tanya..
Bagaimana cara melakukan penggantian fp 070 menjadi 071 ya? apa harus melakukan perubahan ppbj dan dokumen endorsemennya? Boleh tolong dishare terkait aturannya om? karena saya belum nemu yang betul2 menjawab terkait proses ini.. Terima kasih
tdk melakukan perubahan PPBJ jika melakukan faktur pengganti
mau tanya om
1. soal lapor pph 4 ayat 2 , sudah bayar tapi belum lapor
apakah denda hanya sekali bayar yaitu 100 ribu ?
kapan tenggat waktu membayar denda 100rb tersebut ?
2. apakah buat EFIN harus di kantor pajak tempat awal daftar
3. apakah CV harus lapor pajak bulanan ?
bagaimana kalau belum ada penjualan ?
4. apakah pp 23 2018 masih berlaku bagi CV yang baru berdiri tahun ini
5. cara memilih bayar pajak pp 23 2018 dan pph 25
apakah otomatis ke pp 23 2018 bagi CV yg baru berdiri tsb ?
1. Telat lapor PPh Masa denda sebesar Rp 100.000 dan dibayarkan sesuai STP diterbitkan
2. KPP terdaftar
3. tergantung detail transaksinya
4. ya
5. ya
poin 1, dibayar 100rb/bln atau 100rb selama nunggu stp tebit om?
denda Rp100.000 per SPT PPh Masa yang belum dilapor dan ditagihkan melalui STP
Mau tanya om, komponen JHT dan JP yang dibayarkan perusahaan itu tidak menjadi penambah penghasilan dan yang dibayarkan karyawan itu menjadi pengurang penghasilan ya? (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010)
Tetapi kalau seluruh komponen JHT dan JP nya dibayarkan perusahan (tidak dibayarkan sama sekali oleh karyawan), apakah berarti sama sekali tidak menjadi komponen perhitungan dalam PPh 21?
JHT dan JP yang dibayarkan oleh pemberi kerja tidak dapat menjadi pengurang dalam perhitungan PPh 21
ompa ijin bertanya, misalkan ada transaksi dengan salah satu vendor, lalu ada kelebihan potong pph 23 di bulan agustus, nah lalu pihak AP di adjus untuk kelebihan potong tersebut di bulan september, apakah bisa dilakukan pengurangan atau dikurangi potong pph 23 nya atas transaksi vendor tersebut di bulan september ini? atau apakah tetap melakukan pembetulan di bulan agustus? mohon pencerahan nya, terima kasih
atas kelebihan potong tersebut dapat dilakukan pembetulan SPT Unifikasi masa Agustus dan atas kelebihan setor dapat dilakukan pemindahbukuan
Mau tanya, untuk pembuatan faktur pajak 07 yang membuat itu dari pihak penjual atau pembeli barang? Karena saya menjual barang ke perusahaan yang notabene masuk kawasan berikat.
Faktur Pajak Keluaran diterbitkan oleh pihak penjual
Selamat siang, Om mau bertanya untuk Soil Investigasi uji CBR (Uji CBR adalah uji ketahanan tanah) ini kena pph 23 atas jasa teknik atau pph 42 atas konstruksi Om ?
Terimakasih
PPh pasal 23
Halo Om,mau tanyaa kalo sertifikat elektronik bisa diminta secara online atau harus datang ke kantor pajak yaa?terimakasih.
bisa online, bisa juga datang langsung ke KPP
Terimakasih Om
sama-sama
pagi om…. sesuai PMK 58/2022 berlaku per juli 2022, CV saya (PKP) penyedia jasa di siplah bekerjasama dg bendaharawan. krn PMK baru trsbut jd sekolah sdh tdk perlu membuat billing/ memungut ppn dan pph 22, krn telah dilakukan pihak siplah. pertanyaan saya CV saya tetap wajib buka faktur sesuai inv yg diterbitkan siplah ya om? efaktur yg saya buka kode fakur 02 untuk bendaharawan ya om? jika pertanyaan no 1 cv saya wajib buka faktur. Bagaimana saya melakukan buka faktur sementara saya sdh telat buka faktur yg bln juli. krn skrg sdh bln sept? apakah boleh saya input di bln… Read more »
1. ya, seharusnya CV menerbitkan faktur pajak atas transaksi tersebut
2. ya, benar
3. masa faktur pajak sebaiknya disesuaikan dengan masa yang tertera pada invoice
Selamat Sore om, maaf mau tanya saya masih awam.
Selama ini kita ada melakukan penggunaan jasa seperti service komputer dan service mesin . Kita memakai Jasa dari orang pribadi untuk kebutuhan perusahaan,
kita selalu potong pph 23 unifikasi atas jasanya 2% dan memakai NPWP pribadi milik beliau. Apakah itu sudah benar om dan tidak ada masalah ?
atas pembayaran jasa kepada Orang Pribadi terutang PPh 21, bukan PPh 23
Jika sudah terlanjur dibuat dibayar dan dilaporkan apakah harus di pbk pak ? atau bagaimana pak kira kira ?
begini pak, orang orang pribadi yang dipotong pph 23 atas jasa yang telah kami potong ini, tidak mau di potong sebenarnya ,oleh karena mereka tidak mau dipotong jadinya kami perusahaan yang membayarkan sebagai kewajiban.
posisi nya juga jadinya bukti potong yg kami bayarkan ini tidak kami berikan kepada mereka karena mereka sendiri tidak mau menerima.
kira kira apakah yang sudah terlanjur dibayar dan dilaporkan tersebut apakah harus wajib direvisi pak di PBK ke PPh 21 ? karena tahun nya jg sudah ada yg lama pak.
bisa dilakukan opsi pemindahbukuan
Pagi,
Mu tanya Om
Saya salah input tahun pada Dokumen Lain Pajak Keluaran. Solusinya gimana ya Om
Saya sudah meng klik ubah tp tahun tidak bisa berubah(tdk bisa disimpan).
Saya ubah lagi menjadi transaksi Rp.0 kemudian simpan. Pas saya input dokumen dengan data sebenarnya., notif nya “data sudah pernah di input’.
Mohon pencerahannya Om, saya bingung.
Trims
pada dokumen lain yang data nya keliru, klik ubah, nilai transaksi, DPP dan PPN ubah menjadi 0 (nol), lalu klik simpan. Setelah itu, silakan input dokumen lain yang baru (yang benar)
maaf om sebelumnya saya juga mengalami hal tersebut ,, kendala saya dalaha tertukar no PIB dengan no sptnpnya karena pihak vendor membuat NTPN berbeda antara PIB dan sptnp, sedangkan saya sudah sukses upload dan lapor, jadi sharusnya saya memasukkan no spntp dengan dpp dan ppn nya tapi saya malah masukin no pib dengan dpp dan ppn punya spntp , mungkin om punya solusinya
silahkan cek prepopulated dokumen masukkan lainnya dan melakukan pembetulan SPT PPN tersebut
Pagi om,
Kalau punya usaha toko kue, omsetnya kena pajak daerah atau pusat ya?
Tarifnya berapa?
Kalau omset sudah lebih 4,8 M, apa toko kue wajib PKP dan pungut PPN?
Terima kasih om
Pajak pusat, atas omset yang diterima dapat menggunakan tarif final UMKM (PP 23) sebesar 0,5%. Jika omset melebihi 4,8M maka wajib melakukan pengukuhan PKP dan melakukan pemungutan PPN dan wajib melakukan pembukuan
Kue termasuk BKP yang harus dipungut PPN om?
jika anda merupakan PKP, maka sebagai PKP akan memungut PPN kepada pembeli
Pagi Om,
Izin Bertanya , Bagaiman Aspek perpajakan Jika Karyawan Membeli barang ke E-Commerce ( Sh*p*e/t*k*p*dia) untuk WP badan ( PKP ) menggunakan uang pribadi kemudian di klaim dan dibayarkan Perusahaan ke Rek pribadi karyawan tsb.
Terima kasih om.
hal ini merupakan transaksi antara perusahaan dengan karyawan saja (perusahaan reimburse ke karyawan) tidak ada hubungan antara perusahaan dengan pihak e-commerce
Jadi sistem seperti ini di perbolehkan ya dalam perpajakan, Apakah uang yang diremburst tidak dipermasalahkan sebagai income ke kawrayan ( PPH 21 ) ketika di audit Pajak .
atas reimburse tersebut bukan termasuk penghasilan kepada karyawan, jika didukung dengan dokumen yang benar
Selamat pagi om mau tanya, kita ada ingin melakukan pembetulan SPT PPn bulan Juli 2022, Status sebelumnya Kurang bayar 30 juta telah dilakukan pembayaran. Hari ini kita ada pemberitahuan bahwa costumer kami ingin kami melakukan revisi alamat di Faktur pajak kami. setelah saya revisi alamatnya di Faktur pajak , saya melakukan pembetulan di SPT masa Juli. ketika saya melakukan pembetulan dibagian II H nya, pada poin (E) nya saya kosongkan dan pada Poin (B) PPn disetor dimuka dalam masa pajak yang sama saya isikan 30 juta kurang bayar sebelumnya, apakah cara ini benar Om ? tapi ketika saya save di… Read more »
pembetulan SPT PPN karena adanya revisi Faktur Pajak tidak perlu melakukan pengisian pada PPN yang disetor dimuka, jika tidak ada Kurang Bayar atas pembetulan SPT PPN, maka status SPT PPN akan Nihil
Hallo om Pimpa, ijin bertanya.
Apakah secara perpajakan dibolehkan? Kegiatan usaha industri tapi juga melakukan perdagangan barang non hasil industri. Misal industri pintu, tp melakukan trading paku.
NB : di akta kbli tercantum industri dan perdagangan, KLU di perpajakan tercantum KLU Industri.
Makasih sebelumnya ya Om.
ya bole saja
Siang om izin tanya… Lagi galau ni om… murni karna ketidaktahuan Wp op Punya 2 usaha toko pakaian dalam dan pakaian dewasa omset nya beda jauh yg hitung pph nya hanya pakaian dalam yg omset nya lebih kecil…dan ssetelah 3 kali lapor spt… baru bulan kemarin ada teman bilang pph itu dari aemua penghaailan… Saya harus gimana ya om.. apa saya bisa membayar pph 3 tahun yg belum saya bayar dan membetul kan spt dan apa resiko nya atau gimana ya… Mohon solusi terbaik nya om Barang kali teman2 disini ada yg punya pengalaman seperti ini mohon sharing pengalaman nya… Read more »
dapat melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang tersebut, konsekuensinya adalah denda telat setor atas pph terutang yang belum dibayarkan tersebut
Penghitungan dendavkira2 berapa persen om…
Apakah nanti pasti terbit surat pemeriksaan om..
Mohon Pencerahan nya om
atas sanksi denda akan dikenakan tarif bunga kumulatif dan tagihan dalam bentuk STP (Surat Tagihan Pajak)
Kira kira pasal yg mana om.. pasal 8 ayat 2 atau ayat 2a atau kena 2 pasal itu
Makasih banyak om jawaban nya sangat membantu
Bisa gak saya kena beberapa pasal atau lebih dari 2 pasal
Mohon pencrahan nya om agar bisa menyisih kan dana buat dendanya….. Karna sekarang usaha dagang pakaian lagi sepi pembeli.
atas telat setor PPh akan dikenakan sanksi bunga pasal 9(2a) dan akan ditagihkan melalui STP
Misal ada client yang membeli service kami senilai Rp 225.000.000 sebagai DPP + Rp 24.750.000 sebagai PPN 11%, namun pada akhirnya yang dibayarkan client kepada kami adalah sebesar Rp 245.250.000 dimana Client melampirkan bukti potong PPh sebesar Rp 4.500.000. Selanjutnya, kami juga membayarkan PPN 11% senilai Rp 24.750.000. Pertanyaan kami apakah skemanya memang seperti itu? dimana pembayaran service kepada kami dipotong PPh oleh client dan kami juga harus membayarkan PPN. Artinya, pendapatan kami terpotong PPN 11% (sudah seharusnya) dan juga pendapatan kami terpotong PPh oleh client.
Terima kasih, mohon pencerahannya
silahkan cek link berikut untuk penjelasan lebih detail https://youtu.be/QT-XdzRKOg8
Om mau tanya dong, kalo faktur pajak revisi nama dan no npwp tapi sudah lewat tanggal 15 bulan berikutnya gimana ya om masih bisa apa engga ya? Mohon pencerahannya om
tidak bisa, jika beda nomor NPWP dan harus membuat faktur pajak normal.
PT ALPHA memiliki kontrak dengan PT BRAVO untuk pengangkutan barang sebanyak 10 kontainer dengan biaya Rp 10.000.000 per kontainer. Namun karena keterbatasan kendaraan, PT ALPHA sanggup mengangkut 6 kontainer. Sisanya, PT ALPHA menggunakan jasa angkutan PT CHARLIE untuk mengangkut 4 kontainer dengan biaya Rp 9.000.000 per kontainer. Pada saat pembayaran dari PT. BRAVO ke PT ALPHA dengan tagihan (10 x Rp10.000.000)=Rp100.000.000, dikenakan potongan PPH pasal 23 sebanyak 2% yaitu (2% x Rp100.000.000)= Rp2.000.000.
Yang menjadi pertanyaan, apakah PT ALPHA wajib melakukan pemotongan PPH23 terhadap PT CHARLIE untuk biaya jasa angkutan 4 kontainer? Bagaimana proses pemotongan nya?
Terima Kasih
Semangat mengerjakan soal
om saya iseng pgn jawab ini, tapi jawabannya harus memotong juga dgn cara yg sama sperti kpd pt alpha ya om? pada saat pembayaran kpd pt charlie
9.000.000 x 4 = 36.000.000
2% x 36.000.000 = 720.000
yg dibayar kpd pt charlie Rp35.280.000
ya
Halo om klo sy mw update efaktur versi 3.2 apa hrs dtng ke kantor kpp asal, bisa kah di kpp lain ?
bisa datang ke KPP terdaftar atau download sendiri versi terbarunya
Halo om, saya mau lapor PPN masa agustus. Sementara di masa Agustus ada PPN yang di pungut wapu. Untuk melaporkan nya apakah harus menunggu SSP dari wapu atau boleh di laporkan dulu?
bisa dilaporkan dahulu
nanti pelaporan SSP nya gimana om?
dapat diminta ke WAPU tersebut. Pelaporan Masa PPN bisa tetap dilaporkan
saat lapor PPN apakah boleh dilampirkan SSP dari wapu?
saat pelaporan PPN, apakah harus melampirkan SSP dari wapu pada SPT?
tidak harus
Menambahkan jika tidak di tagih SSP nya apa yang terjadi ya pk?
tidak memiliki arsip bukti bahwa PPN wapu sudah dibayarkan dan dapat mengurangi resiko kebenaran transaksi jika ada pemeriksaan dan sebagainya
Sore Om.. Izin Tanya om
jika ada kasus WNA mempunyai villa yang di sewakan di Indonesia melalui market place misal Airbnb, maka WNA tersebut berkewajiban membayar PPH 26 atau ada yang lain?
Terimakasih
WNA tersebut berdomisili dimana?
Di luar negeri omm
dan untuk pembayaran dan pelaporan pajaknya bagaimana ya?
Jika subjek2 yg sedang melakukan transaksi tidak ada di indonesia maka tdk ada kewajiban pajak yg ada di indonesia
Sore om… Izin tanya om
Ipar saya bikin NPWP op tahun 2019 tapi punya usaha umkm sejak tahun 2017 spt sudah lapor sampai 2021 sekaligus kemarin dia inget ada tabungan 2020 hasil tahun 2017 sampai 2019 belum sampai sekarang masih ada dananya.. Itu baik nya gimana ya om… Kalo pembetulan spt wal hasil tidak sesuai dengan omset pembayaran pph..
Mohon pendapat dan solusinya om
Makasih.. 🙏🙏
dapat melakukan pembetulan SPT dengan harta sesuai tahun perolehannya
bagaimana ya kita menjurnal barang bonus yg dibuka faktur pajak 040
Ini bagi yg menerima atau yg memberikan?
Sing om…. Izin tanya om ipar saya usaha sejak 2017 tapi dia belum punya NPWP… Tahun 2020 di buat lah NPWP..
Lapo semua harta bayar pph kurang2 dikit dari sebenarnya… Ketika ingat sampai sekarang ada tabungan yg di dapat dari usaha tahun 2017-2019 belum di laporkan
Itu bagaimana solusinya ya om..
Apa bisa setor pph sebelum punya NPWP
Minta pendapat dong om..
Sebelum nya terimakaaih om🙏
bisa melakukan penyetoran PPh terutang dari NPWP didaftarkan
Oh.. Bisa ya om..setlah pelaporan 2019-2021 Berarti lapor SPT nya tahun ini ya…
Maksudnya ipar saya kan udah lapor spt tahun 2019-sampai 2021.. Jika lapor spt tahun 2017 sampai 2018 nya sekarang bisa om mohon pencerahan om
Makasih sebelum nya om
melaporkan pajak pada saat memiliki NPWP sampai saat ini saja (2019-2021)
Halo om, saya mau tanya. Jika kita menggunakan jasa internet, seperti langganan internet dari suatu perusahaan, misal T*****, apakah kita perlu memotong PPH 23? Atau cukup PPN saja? Terima kasih
memotong PPh 23
halo om, mau tanya. pembelian mobil perusahaan apakah ppn nya bisa di kreditkan?
untuk jenis mobilnya Luxio, om
tergantung digunakan untuk apa
klo digunakan utk keperluan prusahaan misalkan pengiriman barang ke customer gitu om apakah bs di kreditkan?
iya
Halo om , Mau tanya om
Kalau 2016 saya beli emas 1kg 400 juta lah misalnya , terus tahun 2021 saya jual kembali emasnya seharga 800 juta , kan kena pph 22, cara hitungnya itu gimana om? Apakah dengan 1.5% x (800-400) jt ya om?
Terima Kasih
PPh 22 atas pembelian emas, jika melakukan penjualan aset dan mendapatkan keuntungan maka dapat melaporkan sebagai keuntungan pengalihan harta (Selain tanah dan bangunan) pada SPT Tahunan dan akan dikenakan tarif progresif
Sore om, mau nanya, kami dapat bantuan dana yg sumbernya dari pinjaman luar negeri, kan katanya ada aturannya bahwa pajak penggunaan dana itu ditanggung pemerintah, jadi bukti pertanggungjawaban pajaknya itu gimana ya om?. Makasih sebelumnya
Ceritakan detilnya bantuan apa, dari siapa, yg menerima siapa, untuk tujuan apa
Om mau tanya, saya janda (suami meninggal dunia), tanggungan dua anak, status pajak di kantor tetap K0, sebenarnya status saya apa bagaimana cara merubah ke K2, terima kasih
merubah status PTKP menjadi TK/2, status PTKP berubah per 1 januari pada tahun pajak tersebut. silakan disampaikan ke tempat anda bekerja
Kantor tidak ada petugas yang mengurusnya, kalau saya urus sendiri bagaimana caranya ? Terima kasih Om Pimpa 🙏🙏🙏
Ptkp ini hubungannya sm pemotongan pph atas gaji yg diberikan oleh kantor
sore om, saya sudah upload faktur pajak masukan masa agustus, ternyata barang tsb di retur, tpi masa september (sesuai tgl penerbitan nota retur). apakah nantinya saya harus melakukan pembetulan masa agustus?
tidak perlu pembetulan
Om Pimpa, saat saya lapor spt, ada kekurangan bayar, lalu saya bayar dan saya masukkan nomor NTPN,pada Lap SPT, namun setelah SPT terkirim, statusnya masih kurang bayar, bukan NIHIL. Mohon penjelasan. Mengapa terjadi demikian?
Kurang Bayar hanya sebagai status SPT saja, status nihil jika pada SPT yang dilaporkan tidak ada PPh terutang. penjelasan detail dapat disimak pada video berikut https://youtu.be/hWqAUaB2ED0
Double post, maap
siap
Halo, mau tanya dong om..
Kalo perusahaan di Indo dapet dana masuk dari perusahaan lain dari luar negeri (misalnya suntikan dana buat marketing ya, vendor ke reseller contohnya), apakah ada pajak yang dikenakan disitu?
Thanks in advance!
Ini maksudnya mau dianggap sbgai modal atau apa? Sisi legal dan akuntansinya dl yg jelas, br nanti pajaknya bs diliat lg.
Malam om
Ijin bertanya perusahaan kami ditagih pengembalian uang atas pph yg 3 tahun lalu (2019) tidk dipotong pph final sewa ruang dikarenakan mitra kami diperiksa pajak dan harus bayar pph final yg dulu mitra tidk potong. Perusahaan kami untuk tahun 2019 pun sudah diperiksa. Pertanyaannya apakah kami wajib mengembalikan uang senilai nilai pph tsbt atau kami menolak permintaannya karena pph badan kamipun sudah diperiksa.
Terima kasih ditunggu sarannya om segera
Kewajiban pemotongan pph dilakukan oleh pihak yg membayar, jumlah yg dipotong dpt saja include atau exclude dr nominal transaksinya, silahkan cek lg dl MoU nya sprti apa
Selamat Sore Om Mau tanya,
contoh Kasus : PT A melakukan pekerjaan konstruksi ke PT B, dengan kontrak yang menyebutkan ada PPh Jasa Konstruksi 2,65% atas pekerjaan tsb.
ketika PT A menagih ternyata PT A belum mempunyai dokumen SBUJK untuk melihat kualifikasi sbg. dasar tarif PPh.
Pertanyaannya apakah PT B salah apabila tetap memotong 2,65% ?
Apa konsekuensi yang di terima PT A dan PT B atas hal tsb?
Terimakasih
ya, seharusnya melihat dokumen SBUJK terlebih dahulu agar memotong PPh jasa konstruksi sesuai klasifikasinya.
terimakasih om Pimpa
Maaf ikut membalas karena pernah di situasi yang sama. Sebaiknya tetap berdasarkan SBU, dulu kami tidak punya SBU tetapi memakai tarif 2% dimana yang seharusnya 4%. Pada saat mengalami pemeriksaan SP2DK kami harus melunasi atas pokok kurang bayar dan dendanya yang lumayan.
Waah, trus bagi pemungut PPh juga dpt denda tdk ya mba?
pemungut sepertinya akan kena denda juga mba, karena yang bertanggung jawab sepertinya malah pihak pemungutnya
ooh bgtu ya, siap.
Terimakasih banyak ya mba informasinya. Sukses Selalu ya
Selamat siang om, mau bertanya terkait pajak keluaran. Apakah pajak keluaran itu bisa digunggung? Jika Bisa apakah idealnya dimasukin bulanan atau tahunan
bisa, tergantung detail dan jenis transaksinya dan dilaporkan setiap bulan pada SPT Masa PPN
Selamat pagi Om mau bertanya. Kami perusahaan konstruksi dulu ada proyek pengerjaan dengan PT X tahun 2020 dan 2021. Pada waktu itu PT X tidak berkenan memotong PPh 4 ayat 2, sehingga kami setor sendiri. Saat ini PT X sedang dalam pemeriksaan pajak, mereka meminta pihak kami untuk melakukan PBK atas pph 4 ayat 2 yg kami setor sendiri.
1. Apakah kami perlu melakukan PBK?
2. Apakah PBK bisa dilakukan atas pajak yg sudah dilaporkan ?
Terimakasih
Maaf Om informasi tambahan. Dulu awalnya kami setor sendiri 2%. Kemudian pada akhir tahun 2021 kami dapat SP2DK dari KPP dimana terdapat kesalahan tarif dimana yang seharusnya 4%. Kami sudah melunasi kurang bayar pokok pajak sampai denda sanksinya Om.
jika sudah dilunasi dan dibayar dendanya maka tidak perlu PBK
Terimakasih banyak Om
sama-sama
Apakah fatal jika kita salah input ntpn tidak sesuai nama WP??
apakah mksdnya bayar billing tidak sesuai NPWP atau gimana?
Halo Om, mau tanya
Apakah wajib nomor seri FP yang tidak terpakai dikembalikan ke KPP? Karena saya hanya hapus saja range nomor faktur yang terdapat diefaktur tanpa mengembalikannya ke KPP.
tidak berkewajiban mengembalikan NSFP
Halo Om, mau tanya.
Apakah wajib Nomor Seri FP yang tidak terpakai dikembalikan ke KPP? karena saya hanya hapus saja range nomor faktur yang tidak terpakai tanpa mengembalikannya di efaktur.
tidak berkewajiban mengembalikan NSFP
Halo Om,
Kalau arsip pajak boleh dibuang setelah 5 tahun ga? soalnya banyak file di gudang
Arsip pajak disimpan selama 10 tahun
yang disimpan berarti arsip 2013 ya?
iya benar
Siang om, saya mau tanya. Jika kita menggunakan jasa instalasi oleh orang pribadi, dikenakan PPH 21 atau PPH apa? Jika PPH 21, berapa tarifnya dan masuk ke kode obyek pajak apa ya? Terima kasih
PPh 21, tarif detailnya silahkan cek pada PER 16 PJ 2016
Om, saya sudah dari tahun 2014 kerja di luar negri dan status npwp saya non-efektif. Tahun ini mulai melakukan trading saham di Indonesia secara online. Apakah saya harus membuat laporan pajak tahun ini?
tidak berkewajiban melaporan SPT Tahunan karena berdomisi di luar negeri
om kalau PPN Masukan batas lapornya apa benar bulan kedua setelah terbit? contoh : FP agustus maka batas lapornya oktober
maksudnya pengkreditan faktur pajak masukkan? paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat
siangg om, mau tanya jika ada pembelian mobil baru menggunakan npwp pribadi itu cukup di laporin di spt sbgai harta saja kan ya? atau gimana ya> awam banget saya tuh wkwk makasih om
iya dan laporkan juga utangnya jika mobil tersebut dibeli dengan cara berutang