Tanya Om Pimpa
Mau tanya-tanya tentang pajak? Yuk langsung aja ketik dibawah. Yg penting jangan tanya jodoh ya, om juga mau. Kalau mau tanya, tolong yg spesifik ya. Kalau om sudah jawab nanti akan ada email notif ya. Jadi pastikan tidak salah ketik email. Biasanya om akan jawab kurang dari 1 hari, tapi kalau lebih mohon maklum ya, mungkin om sedang bersih-bersih rumah, rumah om besar soalnya.
Makan rujak, digangguin hantu
Tanya pajak, sini om bantu
Om Pimpa punya cerita nih, disimak yaaa
Suatu hari ada orang sakit yang mengunjungi dokter, lalu kepada dokter dia hanya bilang “saya sakit, saya mau obat”. Dari perkataan itu tentunya dokter akan balik bertanya dulu tentang detil sakitnya apa sebelum dapat memberikan obat yg cocok. Hal ini tentunya sangat wajar yaaa.
Nah dalam dunia pajak, cerita sejenis itu juga berlaku. Pertanyaan atau informasi yang belum detil tidak akan dapat dijawab bagaimana perlakuan pajaknya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Om Pimpa yang telah bertanya dengan detil, semoga sehat dan lancar yaa cari cuannya, hihihi
Halo … Oom, tolong tanya.
Jika lansia (npwp masih aktif) sudah pensiun, terima transfer uang bulanan dari anak bekerja diluar negeri untuk biaya hidup dan lainnya.
Bagaimana untuk pelaporan sptnya,
-untuk uang transfer rutin yang masuk setiap bulan?
-untuk sebagian uangnya, yang dibelikan tabungan emas/perhiasan emas?
-apakah harus dicantumkan juga bahwa itu dari pemberian anak?
Terima kasih sebelumnya.
Kalau untuk uang dari anak dapat diakui sebagai hibah (tidak kena pajak). Apabila uang hibah dibelikan emas dapat dimasukan pada daftar harta di SPT Tahunan
Halo … Oom, tolong tanya.
Jika lansia (npwp masih aktif) sudah pensiun, terima transfer uang bulanan dari anak bekerja diluar negeri untuk biaya hidup dan lainnya.
Bagaimana untuk pelaporan sptnya,
-untuk uang transfer rutin yang masuk setiap bulan?
-untuk sebagian uang yang dibelikan tabungan emas/perhiasan emas?
-apakah harus dicantumkan juga bahwa itu pemberian anak?
Kalau untuk uang dari anak dapat diakui sebagai hibah (tidak kena pajak). Apabila uang hibah dibelikan emas dapat dimasukan pada daftar harta di SPT Tahunan
Selamat Siang Om, punten saya hendak menanyakan beberapa hal. saya selaku ASN yang juga kebetulan “bermain saham” ketika membuat laporan spt terjadi beberapa perubahan antara lain : jenis wajib pajak menjadi orang pribadi atau warisan belum terbagi dan didalamnya “melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan melakkan Pemungutan PPN dan atau PPnBM, melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB sektor Perkebunan, perhutanan, pertambangan dll. pertanyaannya, apakah hal tersebut disebabkan saya bermain saham, padahal tahun2 lalu tidak pernah seperti ini. terima kasih atas saran dan bantuannya
Perubahan kewajiban perpajakan yang muncul tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas transaksi saham yang dilakukan
Sore Om,
Saya mau bertanya. Ada transaksi penjualan tanah (terletak di kawasan berikat) oleh PKP TLDDP di Jakarta ke PT yang lokasinya sama dengan letak tanah itu sendiri (kawasan berikat yang sama). Apakah Om Pajak mengetahui teknis bebas PPN nya ya? dan dasar aturannya ada ngga ya Om? Saya coba refer ke PMK 173 tapi saya kurang paham dan sepertinya kurang detail ke aset berwujud tidak bergerak….
Mohon bantuannya ya Om, terima kasih Om.
Dalam PMK 173 tidak terdapat pengaturan khusus terkait penjualan tanah di kawasan berikat maupun fasilitas PPN atas transaksi tersebut. Karena tidak diatur secara khusus, maka perlakuannya mengikuti ketentuan umum PPN. Dengan demikian, sepanjang penyerahan dilakukan oleh PKP dalam rangka kegiatan usaha, transaksi tersebut tetap terutang PPN.
Makasih banyak ya Om Pimpa. Banyak rezeki, sehat sehat, dan lancar segala urusannya.
Siang om, pertanyaan saya : jika sebuah perusahaan membeli sepeda motor baru kemudian sepeda motor tersebut diberikan secara cuma-cuma ke karyawannya. Apakah ttp dibuatkan faktur pajaknya om? apakah nilainya sesuai harga perolehan om? atau bolehkah disesuaikan dengan faktur masukannya saja? untuk si karyawan apakah kena pph 21 juga? perhitungannya seperti apa? terima kasih om
Ya, tetap harus dibuatkan faktur pajak karena pemberian sepeda motor secara cuma-cuma tersebut dianggap sebagai penyerahan BKP
Untuk PPh 21, fasilitas kendaraan tersebut dapat dikecualikan dari objek pajak sepanjang memenuhi ketentuan dalam PMK 66 Tahun 2023 yaitu karyawan tidak memiliki penyertaan modal pada perusahaan dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00) tiap bulan dari pemberi kerja. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka kenikmatan tersebut merupakan objek pph 21 dan jika penerima kenikmatan adalah orang pribadi
makasih om
Mau tanya Om, PP49/2022 mengenai penyerahan BKP Tertentu yang dibebaskan dari PPN , SPESIFIK Pasal 6 ayat 2s
dengan bunyi sbb: Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, meliputi ada 1 sampai dengan 5.
nah pertanyaan saya, meliputi 1 s/d 5 ini adalah tidak kena ppn atau kena ppn?
Termasuk dalam kategori BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN
mau nanya om, kalau PPh 23 yg 2% nya itu dilaporkan di menu yang mana? yang pakai NPPN atau diakui di Penghasilan dalam negri lainnya? dan bisa kurang bayar nantinya?
Penghasilan yang merupakan objek PPh 23 yang diterima OP diakui di menu penghasilan neto dalam negeri lainnya. PPh Pasal 23 dapat digunakan sebagai kredit pajak SPT Tahunan
Om Mau tanya, deviden dari saham luar negeri perlakuannya bagaimana ya? apakah bisa gratis jika di investasikan?
Dividen yang berasal dari luar negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi investasi
Pagi Om,
Mau tanya jika faktur pajak masukan yang diterima tidak sesuai mencantumkan alamat email PKP Pembeli (yang dicantumkan alamat perusahaan lain), apakah faktur pajak dianggap cacat.
Ya, baiknya atas FP tersebut dilakukan pembetulan
Sore om, ijin bertanya, saya pernah buka toko kelontong thn 2021, tp thn 2023 tutup om, karena saya kerja ke luar kota, akhirnya barang-barang di toko saya jual borongan thn 2025, yg saya tanyakan apakah hasil penjulalan barang tsbt dilaporkan di spt tahunan? kalau dilaporkan, dibagian mana/kolom mana harus saya isi, terimakasih.
Iya, tetap perlu dilaporkan. Masuk ke kolom Penghasilan Dalam Negeri Lainnya
Halo om mau tanya, Apabila wajib pajak tidak membayar SKPKB karena pajak yang disetujui pada akhir pembahasan adalah Rp0. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut dikabulkan sebagian apakah wajib pajak dikenakan sanksi?
Dalam hal permohonan keberatan dinyatakan dikabulkan sebagian maka perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda
selamat pagi om pajak, mau tanya, apa punya pegalaman untuk pph 26 atas ads meta, karena perusahaan tempat saya bekerja kena pemeriksaan dan ada transaksi ads meta yang mereka minta dipotong pph 26 20%, sedangkan dari meta sendiri tidak dijelaskan pajaknya bagaimana, apa bisa diklaim atau mau tidak mau kita gross up. terima kasih om pajak
Perusahaan akan menanggung pajaknya sendiri, maka dihitung gross up
izin om, kalau fullfilment fee (biaya dikelola shopee) dipotong dari saldo penjual namun dapat faktur pajak nya, apakah harus dibuatkan bupot?
Untuk biaya tersebut termasuk objek PPh 23. Jadi tetap dibuat bukpot, hanya tidak dipotong karena Shopee memiliki SKB.
meskipun itu tidak dibebankan di laporan keuangan perusahaan nya, tetap harus dibuatkan bupot nya om?
ya, tetap ada kewajiban potong ya
Selamat siang Om, mau tanya, kami instasi pemerintah di Derah. Kami memperkerjakan Tenaga Keamanan orang perorangan yang menawarkan diri sebagai Penyedia di sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah. Saya berpendapat bahwa Penyedia ini adalah tenaga kerja perorangan (Penyedia Jasa Layanan Orang Perorangan/PJLP seperti di DKI Jakarta). Jadi Kami berkontrak dengan mereka per 1 orang jika kami ada 9 orang maka kontrak kami sebanyak 9 berkas. Mereka tiap orang diberikan peghasilan sebesar 2,3juta tiap bulan. Nah pertanyaannya apakah mereka kena PPh ? Terima kasih
Dalam kontrak lawan transaksi diakui sebagai Badan atau Orang Pribadi? Kalai dikenakan Orang Pribadi atas pendapatannya dapat dikenakan PPh21
Halo om pajak, om mau tanya dong om tentang aset tetap yang terdaftar di tax amnesty, tidak punya nilai penyusutan lagi (karena sudah habis masa nya, dibeli tahun 1997), trus baru kita jual tahun 2025 kemarin. Jadi singkat cerita, Perusahaan ku punya aset tetap berupa kendaraan operasional (mobil untuk angkut barang yaitu izuzu panther box yang dibeli tahun 1997). Mobil ini didaftarkan kedalam tax amnesty sejak sebelum aku kerja di Perusahaan ini. Trus mobil ini dijual Februari 2025 tanpa nilai untung lagi karena sudah abis masa juga. Sehingga kami hanya mencatatnya sebagai pajak keluaran (38.738.739) dan ppn (4.261.261) saja. Nah… Read more »
Dapat catatan akun Aset Tax Amnesty diposisi Cr pada saat penjualan untuk mengeliminasi pengakuan Asetnya
Selamat siang Om. Saya belum punya NPWP karena selama ini penghasilan bersih dibawah 4juta sebulan. Tapi saya punya tabungan walaupun jumlahnya sedikit, 1deposito untuk anak saya, asuransi tradisional yang sudah saya ikuti sejak kuliah, dan tanah hibah dari ortu. Apa saya perlu buat NPWP? Untuk keperluan lain2 kami masih dibantu oleh ortu. Mohon bantuannya Om. Terima kasih
Kewajiban memiliki NPWP dimulai saat seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, Karena penghasilan anda saat ini belum mencapai jumlah yang dikenai pajak, maka belum wajib memiliki NPWP. Namun, tidak masalah jika membuat NPWP dari sekarang sebagai persiapan ke depannya, dan tidak ada kewajiban membayar pajak selama belum ada penghasilan kena pajak.
Sore om,
Sy ada nmr npwp yg model lama tp belum pernah lapor pajak dan belum pernah padankan dengan nik , rencana nya tahun ini mau lapor spt thn 2025, tapi pas mau aktivasi wajib pajak di coretax gagal terus, coba daftar coretax , di bagian nik tertulis sudah terdaftar jadi tdk berhasil , email minta efin sudah dari bln 12 sampai sekarang tidak dapat balasan email nya
Itu apakah nmr nik saya emang sudah terdaftar atau apa ada yang salah proses pendaftaran di coretax nya?
Terima kasih
Jika muncul keterangan “NIK sudah terdaftar” berarti NIK anda memang sudah tercatat di sistem dan kemungkinan sudah terhubung dengan NPWP lama sehingga tidak bisa digunakan untuk pendaftaran akun baru di Coretax. perlu diketahui juga bahwa saat ini aktivasi dan akses di Coretax tidak menggunakan EFIN lagi.
om mau tanya
kan saya ada buat billing deposit utk pph 23 unifikasi, dan sudah bayar billing depositnya
pas mau lapor SPT pph unifikasi pembetulan knpa gak ada muncul notifikasi pilihan mau buat billing atau bayar pakai deposit yah om ??
langsung muncul minta passphrase om
itu knpa yah om ??
kemungkinan karena coretax sedang error, coba lakukan refresh
Selamat siang om, saya baru buka usaha jasa layanan psikologi dan terapi yang terdiri dari beberapa tenaga ahli psikolog dan terapis. Lokasi usaha di rumah pribadi saya dengan sistem pembagian hasil 80% untuk tenaga ahli dan 20% untuk saya sebagai fasilitator. Yang saya mau tanyakan lebih baik perpajakannya sebagai murni pekerjaan bebas orang pribadi atau cv atau pt perorangan? Terima kasih sebelumnya
Jika memungkinkan silahkan dirikan badan usaha, ini lebih baik
om, jadi tdk bisa diakui yah bukti potong pph 23 yang 2% nya? atau ajukan pembetulan yah?
om, kalau bukti potong PPh 23 nya di delete dari daftar bukti potong dlm coretax bisa tdk yah? dan apa sanksinya kalau di delete (tdk diakui?)
Sebaiknya diakui, jika di delate tanpa alasan jelas maka dianggap sebagai pelaporan tidak benar dan dikenakan sanksi.
Siang om.. Sya telah melakukan pendaftaran NPWP mandiri dan berhasil tapi sifatnya masih belum aktif, kemudian sya mengajukan kembali NPWP gabung dengan suami. Yg sya mau tanyakan “NIK yg dipakai milik istri apa suami..??”
Milik Suami
Selamat siang om, saya izin bertanya.
Untuk laporan keuangan pribadi yang perlu diperhatikan itu apa ya om? dari sisi pajaknya terutama?
Dari sisi pajak, laporan keuangan pribadi harus memastikan seluruh penghasilan setahun sudah dilaporkan di SPT, pajak yang dipotong sesuai bukti potong, serta nilai harta dan utang wajar serta konsisten dengan penghasilan yang diterima.
Siang Om, mau tanya terkait pelaporan SPT coretax, kalau istri bekerja dan mempunyai npwp sedangkan suami sudah tidak bekerja dan mempunyai npwp namun tidak pernah digunakan/tidak aktif, apakah tetap NPWP harus digabung atau dipisah , konsekunesi saya kalau memilih pisah apa Om, trimakasih pencerahannya
Pada dasarnya, dalam satu keluarga dianggap satu kesatuan ekonomi, jadi cukup dilaporkan lewat NPWP kepala keluarga. Apabila istri memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka pelaporan dilakukan untuk keduanya (suami dan istri).
Pagi Om, mau tanya saya ada 2 Bupot PPh 21, Jan-Jun 2025 dari perusahaan yang lama, Jul-Des 2025 dari perusahaan yang baru, apakah saya wajib melaporkan untuk ke-2 Bupot tersebut, jika wajib melaporkannya seperti apa om, 1 konsep SPT digabungkan ke-2 Bupot tersebut atau membuat 2 konsep SPT per periode bagian tahun pajak dari masing-masing Bupot tersebut om
Kedua bukti potong PPh 21 tersebut wajib dilaporkan seluruhnya dan pelaporannya digabung dalam satu SPT Tahunan.
siang om, mau tanya terkait PPh 21 OP
kalau OP punya penghasilan diluar gaji, dan mendapatkan bukti potong PPh pasal 23 atas jasa teknik sebesar 2%, cara melaporkan penghasilan tersebut di kolom mana yah dalam coretax?
Dipastikan lagi ke pemotong ya, karena penghasilan atas jasa dalam bentuk dan nama apa pun yang diterima/diperoleh orang pribadi dalam negeri, maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21
om, jadi tdk bisa diakui yah bukti potong pph 23 yang 2% nya? atau ajukan pembetulan yah?
om, kalau bukti potong PPh 23 nya di delete dari daftar bukti potong dlm coretax bisa tdk yah? dan apa sanksinya kalau di delete (tdk diakui?)
Baiknya atas penghasilan tersebut dilakukan perubahan Bukti Potong ke Bukti Potong PPh21. Apabila di delete berarti SPT tidak dilaporkan dengan kondisi yang sebenarnya, tentu ada kemungkinan ditagih pajak atas penghasilan yang tidak dilaporkan beserta dengan sanksinya
Halo kak, saya mau tanya, kalau saya cetak flyer dan kartu nama apakah saya harus memotong pph 23 sebelum melakukan pembayaran? untuk design itu udh dari saya, cuman untuk cetaknya di tempat printing.
Tidak dipotong PPh 23. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, percetakan bukan termasuk jasa, tapi penyerahan barang (hasil cetak). PPh 23 baru dipotong kalau vendor juga sekalian buat desain/layout.
Selamat Pagi Om,, Ijin bertanya
Bagaimana perlakuan diskon penjualan yang diberikan kepada konsumen saat melakukan pelunasan,, sedangkan penjualan sudah dilaporkan dalam SPT masa PPN pada bulan sebelumnya.
Apakah mengurangi laporan omset bulan ini? ataukah dijadikan biaya?
Tidak mengurangi omzet bulan ini dan bukan biaya. Harus dibuat nota retur/credit note lalu pembetulan SPT Masa PPN pada masa faktur pajak diterbitkan (bulan sebelumnya) karena merupakan pengurangan DPP.
Om, bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan pada sistem Coretax untuk suami istri dengan status PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah), apabila keduanya sama-sama menjalankan usaha UMKM dan masih dikenakan PPh Final UMKM 0,5%?
Selain itu, apakah terdapat perlakuan khusus dalam pengisian bagian penghasilan yang dikenakan PPh Final di Coretax untuk kondisi tersebut?
Pada saat pengisian bagian Induk SPT nanti silahkan dipilih untuk Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri -> PH atau MT. Kalau untuk Penghasilan yang dikenakan PPh Final di Coretax tidak ada treatment khusus pengisiannya kurang lebih sama seperti di eform.
SPT masa pph 21 dibetulkan dan timbul LB di angka 6, namun angkka tersebut tidak muncul di spt masa berikutnya , itu kenapa ya om? konsep LB dari pembetulan itu akan terkompen kemana ya? karena tidak ada tulisan untuk kompensasi ke masa mana, hanya di kompensasikan ke masa berikutnya. tpi tidak muncul
Kompensasi LB-nya dapat dilihat ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) -> Dasbor Kompensasi. Pada menu tersebut dapat dilihat untuk nilai kompensasi LB yang dimiliki dan masa pajak kompensasi LB digunakan
om mau tanya terkait Lampiran 11B.
Di penjelasannya disebutkan bahwa yang diisi adalah utang yang diperhitungkan dalam pajak atau utang yang memiliki biaya pinjaman (bunga).
Kalau untuk utang dagang kan tidak ada bunga, murni karena tagihan belum jatuh tempo. Berarti untuk utang dagang tidak perlu diisi di Lampiran 11B ya?
Lalu untuk EBITDA di SPT
2025 masih belum jelas datanya. Apakah boleh dikosongkan dulu?
Terima kasih sebelumnya om
Ya untuk utang dagang tidak dicantumkan apabila tidak ada bunga-nya. Secara sistem coretaxe untuk Lampiran 11B itu akan terisi otomatis sesuai dengan perhitungan EBITDA, namun apabila nilainya belum sesuai dapat diubah
rekan rekan, kalo PT punya usaha kos kosan di daerah jakarta (ga hanya 1 tempat, tp bbbrp tempat. ada yg kurang dr 10 kamar ada yg lebih) aspek perpajakannya apa ajaa yaa? apakah dikenakan pajak pusat atau daerah? ada yg bilang dikenakan 0,5% tp ini npwp pt udah lebih dr 5 tahun, jd setelah ga dapet 0,5% final bagaimana? terima kasih
Penghasilan kos-kosan tersebut menambah penghasilan dan dihitung dengan tarif umum PPh Badan apabila sudah tidak dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM
Halo om mau tanya ,
suami istri punya prsh keluarga (PT), si suami pd agustus 2025 dapat deviden dr prsh ,namun meninggal dunia nop tahun 2025, sehingga deviden nya d bagi k anaknya sebagai warisan , dan oleh anaknya d masukan k tabungan atas nama anaknya.
Apakah deviden tsb tetap d laporkan d spt suami ( yg sudah meninggal ) ? apakah deviden yg d tabungan anaknya kena pph deviden jg ?
Terima kasih om.
Kalau penghasilan dari warisan tidak kena pajak, kecuali kasusnya penghasilan yang diterima anak adalah dividen dari Perusahaan (bukan bentuk warisan)
ijin bertanya, sy kurang membayar pph 21 di bulan november, tapi sudah SPJ final. jdi apakah sy langsung buat e-billing untuk membayar kekurangan pajak trus di lampirkan ke berkas atau ada proses lain yg hrus di lakukan?
Buat e-billing kurang bayar dan lakukan pembetulan SPT Masa PPh 21 November di Coretax agar sesuai dengan pembayaran yang benar.
izin mau tanya, kalau mau upload bukti potong pph 21 masa pajak akhir (desember) itu ada error di XML tulisannya “gender tidak boleh null” itu maksudnya apa ya?
Data karyawan di XML kolom jenis kelamin belum terisi P/L.
memangnya ada om ?
apakah sudah dicoba key in manual?
Pagi Om. kalau Pembayaran (rekening belanja Makan Minum) Rujab Bupati, yang membeli bahan mentah dari pasar, tapi ada tukang masak sendiri. ini dikenakan pajak apa saja ?
PPh 21 atas jasa tukang masak, untuk pembelian bahan mentah tidak dikenakan pajak
pagi, mau tnya om.. jika saya sudah tarik e-billing dari SPT dan baru tau ada kesalahan buka angka bukti potong, itu ada cara lain ngk ya tanpa byr dan melakukan pembetulan SPT?
Dibatalkan kode billing yang belum dibayar, nanti akan kembali ke konsep SPT.
Om…. saya sering ditanya orang desa bagaimana kalau tidak punya NPWP dan akun coretax mau bayar PPh finas atas penjualan tanah. infonya untuk tahun 2026 berbeda aturannya
Buat NPWP dulu, kemudian aktifkan Coretax, baru bayar PPh Final
halo mau tanya jika perusahaan bekerja sama dengan klinik untuk mcu karyawan apakah perlu potong pajak pph 23 ?
Tidak Perlu
Selamat pagi Om,
Ijin tanya, kalau Surat Jalan bln Januari dan Februari, apakah boleh dijadikan 1 Invoice dan Faktur Pajak di masa Februari mengikuti tgl terakhir Surat Jalan? terima kasih
Faktur gabungan hanya boleh dalam bulan kalender yang sama
om, mau tanya saya kan dapat bupot dari shopee affiliate. nah saat saya ingin pelaporan coretax kenapa jadi kurang bayar ya? bukannya sudah di potong dan laporkan oleh shopee nya?
Bukti potong Shopee dimasukkan sebagai kredit pajak (PPh dipotong pihak lain) dan penghasilan affiliatenya tetap dilaporkan. Karena dipotong dari bruto dan bukan pajak final, saat dihitung ulang di SPT bisa timbul kurang bayar.
harus dibayarkan juga kekurangannya om?
Jika status SPT kurang bayar, tetap dibayarkan
Selamat pagi om, izin tanya, Sehubungan dengan kebijakan perusahaan yang menanggung 100% iuran JHT (5,7%) dan JP (3%)—termasuk porsi yang seharusnya menjadi kewajiban pegawai (JHT 2% dan JP 1%)—saya ingin mengonfirmasi mengenai perlakuan perpajakannya dalam perhitungan PPh 21 saya: Sisi Penghasilan Bruto: Merujuk pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (3) Huruf g dan PMK No. 168 Tahun 2023, apakah benar bahwa iuran JHT 2% dan JP 1% yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan bruto (bukan objek PPh 21)?Sisi Pengurang Pajak: Karena iuran tersebut sepenuhnya ditanggung perusahaan dan tidak memotong gaji saya, saya berasumsi bahwa iuran tersebut tidak muncul sebagai… Read more »
Berdasarkan PMK 168/2023, komponen BPJS TK yang menambah penghasilan bruto Adalah JKK & JKM, komponen pengurang adalah JHT & JP bagian karyawan. Seharusnya perlakukan perhitungan komponen BPJS pada penghasilan bruto dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku baik BPJS ditanggung Perusahaan ataupun tidak
permisi om izin bertanya, untuk status ptkp asn wanita menikah dengan 2 anak namun suami tidak bekerja (tidak ada surat keterangan) hanya bicara lisan untuk status ptkpnya gimana ya? apakah bisa pakai TK/2
Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) – PER 16/2016 dimuat statement sebagai berikut: “Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.”
Om sore, ijin tanya ttg angsuran PPh 25.
Thn buku perusahaan Jan-Des dan SPT Tahunan Badan 2024 disubmit pd April 2025 dan perhitungan PPh 25 adalah (PPh yg harus dibayar /12) dan angsuran dibayarkan sejak April – Desember 2025. SPT Tahunan Badan 2025 perkiraan akan terkena PPh Final semua. Yang ingin saya tanyakan apakah angsuran PPh 25 Jan-Maret 2026 tetap dibayarkan atau tidak, karena angsuran PPh 25 tidak bisa di kompensasikan di SPT Tahunan Badan 2025.
Angsuran PPh Pasal 25 bertujuan meringankan beban pajak di akhir tahun pajak berjalan dihitung berdasarkan kurang bayar SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya. Apabila SPT Tahunan Badan 2025 blm dilaporkan, maka angsuran PPh 25 tetap dibayarkan untuk tahun pajak 2026. Adapun kelebihan angsuran PPh 25 dapat direstitusi.
Om, bagaimana caranya untuk mangajukan restitusi PPh 25 tahun 2026 setelah SPT Badan disubmit? apakah ada form khusus dariDJP nya?
Permohonan restitusi dilakukan melalui coretax untuk permohonan seperti: pengembalian atas LB yang belum dikembalikan dalam SKPPKP dan pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
Tanya om, kalo usaha pertambangan memiliki sisa stock BBM non subsidi dan ingin menjualnya apakah bisa menerbitkan faktur pajak? BBM non subsidi dibeli dari perusahaan agen yang mengenakan PBBKB dan PPh 22.
apakah subjek yg akan melakukan penjualan itu PKP?
Om, kalo omset perusahaan lebih dari 4,8milyar di tahun 2025. berarti tahun 2026 wajib pakai tarif normal yaa? ini bentuknya CV om, NPWP dari tahun 2024
iya Betul, omzet sudah melebihi Rp4,8 miliar maka tidak boleh lagi pakai PPh Final UMKM 0,5%, meskipun NPWP baru terdaftar tahun 2024.
Om, kalo usaha distributor rokok kretek omzet per bulannya udah lebih dr 1milyar. Apakah harus mengajukan diri jadi PKP? karena saya baca di chat gpt, tidak perlu. ini casenya saya distributor rokok dan juga penjual asbak om. jadi baiknya gimana yaa om. apa yang asbak dipisahkan aja jualannya jangan di perusahaan yang sama dgn yang jual rokok biar tidak usah PKP? karena nilai penjualan non rokoknya kecil sekali hanya bbrp juta saja per bulan
Omzet distributor rokok tidak dihitung sebagai dasar kewajiban PKP karena PPN rokok sudah dipungut melalui mekanisme cukai di pabrik, sehingga yang diperhitungkan untuk PKP hanya omzet penjualan asbak. Selama omzet asbak tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun, usaha tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, dan tidak perlu memisahkan usaha.
selamat pagi om mau tanya.. Apabila karyawan di-PHK dengan masa kerja sampai 31 Januari, namun gaji Januari dan pesangon dibayarkan pada tanggal 3 Februari, bagaimana pelaporan PPh 21 di Coretax? Apakah gaji dilaporkan di Masa Pajak Januari dan pesangon di Februari, atau keduanya dilaporkan di Februari sesuai tanggal pembayaran?
Untuk PPh 21 di Coretax pelaporan mengikuti saat penghasilan dibayarkan, maka keduanya dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 bulan Februari
Berati di Januari tidak ada gaji yang dilaporkan om?
Ya apabila pada bulan Januari tidak ada pembayaran gaji apapun
Tanya Om, Ada employee dengan 2 ID yang berbeda dikarenakan putus kontrak (pensiun). Terdapat severance tax pada ID pertama. Untuk pelaporan BP21 nya, bruto yang dimasukkan apakah bruto atas ID yang dikenakan severance tax atau penjumlahan dari kedua ID tersebut?
Dan untuk kode objek pajak nya, apakah menggunakan 21-401-01?
Terima kasih sebelumnya.
Bruto pada BP21 hanya yang dikenakan severance tax (PPh 21 final pesangon), untuk kodenya sudah tepat itu.
Tanya Om.. OP sudah lapor SPT atas A2 (2 pemberi kerja, gaji kantor daerah + tukin kantor pusat). Ttd A2 oleh Bendahara kantor pusat. Ada pembetulan A2 atas PTKP, namun ingin diubah lagi ke PTKP awal. Apakah hrs lapor SPT pembetulan? A2 yang revisi apakah bisa dibatalkan, atau hrs dibetulkan lagi ke semula?
Terbitkan A2 pembetulan lagi
setelah pembetulan ke data semula, SPT yang sudah dilaporkan perlu dibetulkan lg ga, krn data A2 sudah sama?
Ya tetap perlu dilaporkan SPT Pembetulan
selamat sore om , saya mau bertanya ,
saya perusahaan begerak di bidang PMI dan masih UMKM setiap bulan potong pph final 0.5%.
apakah setiap ttp potong untuk pph 23/21 jasanya setiap ada pembayaran jasa ?
contoh : perusahaan ada service mobil op kantor & bersihkan AC tapi vendor tidak potong pph jasa nya apa kita harus grossup ?
Tetap Wajib Dipotong
tapi kalo vendor masih umkm juga tidak keluarkan bukti potong ? apa kita harus potong juga ?
Ya tetap dipotong ya